Sri Mulyani: Pilkada Hambat Reformasi RI, Itu Salah

(Foto: Liputan6.com/Fiki A) — Menteri Keuangan Sri Mulyani (Liputan6.com/Fiki Ariyanti)

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investor Service dalam laporannya menyebut, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan memperlambat momentum reformasi ekonomi pemerintah Indonesia pada 2018. Namun hal ini langsung ditepis Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

"Pilkada di Indonesia dan India pada 2018 akan memperlambat momentum reformasi di negara tersebut. Kedua negara ini juga akan menggelar pemilihan Presiden (Pilpres) di 2019," seperti dikutip dari laporan Moody's di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Saat dikonfirmasi usai Rapat Koordinasi di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah baru saja menggelar rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi penghambat investasi ribuan proyek.

"Kita fokus sekarang pada masalah detail yang menjadi penghambat 1.053 proyek investasi. Ini menunjukkan kita melakukan refomasi untuk menghilangkan berbagai macam kendala investasi dan perdagangan," terang Sri Mulyani.

Pemerintah, Sri Mulyani menuturkan, juga telah menggelar rapat dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menghilangkan aturan larangan terbatas (lartas) di bidang perdagangan dari 40 persen menjadi tinggal 20 persen.

"Jadi seluruh alasan pemerintah akan terganggu konsentrasinya pada tahun ini, dan tidak menjalankan berbagai program reformasi ambisiusnya, itu salah," Sri Mulyani menegaskan.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara menambahkan, Indonesia telah melaksanakan pilkada dan selama ini berlangsung dengan baik. "Selama 2-3 tahun terakhir, reformasi jalan terus. Sektor fiskal, moneter, struktur diperbaiki. Jadi jalan terus, outlook masih bagus," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara meminta seluruh pihak, terutama masyarakat dan investor tidak meragukan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi ekonomi.

"Kita jangan ragukan komitmen pemerintah melakukan reformasi ekonomi. Luar biasa, walaupun tahun politik," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Fitch Dongkrak Peringkat RI Jadi Tanda Kepercayaan Internasional

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyambut baik keputusan Fitch Ratings yang menaikkan peringkat utang Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya BBB- dengan outlook stabil.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan bukan perkara mudah Indonesia untuk mencapai rating yang saat ini diterima. Sebenarnya Indonesia pernah mencapai rating BBB pada 1995, tapi seiring terjadinya, krisis rating tersebut kembali turun ke BBB-.

"Kalau kredit rating BBB tanpa minus, BBB minus itu investment grade, BBB tanpa minus itu kita ada upgrade lagi dan itu kita pernah mencapainya tahun 1995. Kemudian pada waktu ekonomi di 1997 itu sudah agak turun ke BBB- kemudian krisis 1998. Jadi kita perlu waktu 22 tahun," papar Mirza di Kompleks Bank Indonesia, Jumat 2 Desember 2017.

Tidak hanya itu, dengan peningkatan rating ini Mirza memastikan bakal meningkatkan kepercayaan investor asing untuk masuk ke pasar keuangan domestik. Hal itu seiring dengan bertambahnya kepercayaan investor terhadap kemampuan Indonesia membayar utang.

"Jadi analisis mereka (Fitch), persepsi mengenai pengelolaan ekonomi Indonesia direfleksikan ke dalam rating. Kalau credit rating BBB tanpa minus, artinya ada upgrade sekali di posisi investment grade," ujar Mirza.

Fitch Ratings menaikkan peringkat menjadi BBB dengan outlook stabil terhadap Indonesia menunjukkan fundamental ekonomi dan kemampuan negara untuk membayar utang semakin membaik. Pada akhirnya, kondisi itu meningkatkan kepercayaan asing untuk berinvestasi.

"Fitch sekali lagi terlebih dahulu melakukan upgrade terhadap credit rating Indonesia. Ini menunjukkan kepercayaan dunia internasional," tutur Mirza. (Yas)