Jokowi: Sebagian Rakyat Tak Dapat Akses Tanah untuk Hidup

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin program reforma agraria dan redistribusi lahan menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial di Indonesia. Namun sayangnya program tersebut belum berjalan sesuai seperti yang diinginkan.

"Program reforma agraria dan redistribusi tanah. Program ini kita bicarakan bertahun-tahun tapi kenyataan secara masif belum jadi kenyataan," ujar dia dalam Rekernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Jokowi menilai saat ini ketimpangan sosial masih sangat terasa di masyarakat. Salah satunya disebabkan penguasaan lahan yang begitu besar oleh individu atau pihak tertentu. Sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan sebagai tempatnya berusaha.

"Padahal kita merasakan ketimpangan ada yang menguasai HGU (Hak Guna Usaha) berjuta hektare. Tapi sebagian rakyat masih tidak dapat akses tanah untuk menopang kehidupan. Di perkotaan cuma cari 50 meter persegi sudah kesulitan, tapi ada yang punya HGU sampai jutaan hektare," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut dia, program reforma agraria dan redistribusi lahan harus benar-benar terlaksana. Pada tahun ini Jokowi ingin BPN memanfaatkan lahan yang sebelumnya menjadi HGU untuk dimasukkan dalam program tersebut agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

"Hal seperti ini kita harus punya visi yang sama, bahwa rakyat harus dapat tanah dapat lahan. Oleh karena itu reforma agraria dan redistribusi tanah harus jadi perhatian. Saya minta di 2018 BPN ‎siapkan redistribusi tanah yang mengarah pada HGU. Yang tidak mengajukan perpanjangan dinyatakan sebagai tanah terlantar dan jadi tanah cadangan negara. Itu bisa kita redistribusi pada lapisan 40 persen yang masih sangat memerlukan," jelas dia.

Namun Jokowi juga menegaskan jika program reforma agraria dan redistribusi lahan ini bukan merupakan program bagi-bagi tahan. Program ini bertujuan agar tahan yang selama ini dikuasai oleh segilintir orang dengan bermodalkan HGU bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang lebih besar untuk berusaha seperti bertani dan lain-lain.

"Redistribusi tanah itu bukan program bagi-bagi tanah, ini untuk menyejahterakan masyarakat terutama lapisan bawah sehingga bisa menekan kemiskinan dan kesenjangan. Redistribusi tanah harus terintegrasi dengan program KUR, Kementan, Kementerian UKM, BUMN, kalau ini kita lakukan ini akan banyak menurunkan Gini Ratio kita. Ini tolong diberikan dukungan," tandas dia.