Sukses

Penerimaan Jauh dari Target, Ini Pekerjaan Rumah Menteri Susi

Liputan6.com, Jakarta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat jauh dari target pada 2017. Kementerian ini hanya menyumbang Rp 491 miliar, atau 51,68 persen dari target yang dicanangkan mencapai Rp 950 miliar.

Menangapi hal itu, Director The National Maritime Institute (NAMARIN) Siswanto Rusdi menilai, hal ini harus menjadi bahan evaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selama memimpin KKP.

"Harusnya Bu Susi itu jangan fokus ke penenggelaman kapal saja, tingkatkan itu ekspor perikanan. PNBP rendah itu kan karena banyak nelayan ga beraktivitas. Jadi industri perikanan itu mandek," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (12/1/2018).

Menurutnya, Menteri Susi selama ini selalu menggadang-gadang bahwa sektor perikanan bakal menyumbang pendapatan bagi negara yang cukup tinggi. Namun kenyatannya, PNBP pada tahun lalu tidak memenuhi target.

Padahal, jika melihat dari potensi sektor perikanan, Siswanto mengatakan target PNBP KKP yang Rp 950 miliar tersebut terlalu kecil. "Kalau melihat potensinya, itu PNBP kekecilan, katanya sektor perikanan triliunan, tapi kok cuma segitu PNBP nya," tegas dia.

Dia membandingkan kinerja Susi dengan Ignasius Jonan ketika menjabat sebagai Menteri Perhubungan meski tidak terlalu lama. Namun, Jonan mampu mencatatkan sejarah dimana PNBP Kementerian Perhubungan kala itu ditargetkan mencapai Rp 11 triliun.

"Jadi pertama, Bu Susi itu harus merubah mainset terlebih dahulu bahwa industri perikanan itu tidak hanya nelayan, tapi ada pengusaha juga yang harus diayomi," tambahnya. 

Meski tak mencapai target, berdasarkan data KKP, capaian PNBP kementerian di bawah kepemimpinan Menteri Susi pada tahun lalu naik dibanding realisasi 2016 yang sebesar Rp 362 miliar. Namun pencapaian PNBP periode 2016 pun jauh dari target yang sebesar Rp 693 miliar.

"Realisasi PNBP KKP 2017 sebesar Rp 491,18 miliar. Sedangkan targetnya di 2018 sebesar Rp 600 miliar," kata Direktur PNBP Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Mariatul Aini.

Sementara di 2015, PNBP KKP yang masuk ke dompet negara hanya Rp 77 miliar. Jumlah itu hanya 13,29 persen dari target keseluruhan pada periode tersebut sebesar Rp 579 miliar. Sedangkan realisasi PNBP periode 2014 mencapai Rp 214 miliar atau hampir mendekati target yang dipatok Rp 250 miliar.

Sedangkan untuk target PNBP di 2018 yang sebesar Rp 600 miliar atau lebih rendah dari target 2017, Rifky pun mengaku itu angka yang realistis. "Lebih realistis," kata Rifky.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui terjadi penurunan ekspor di sektor perikanan. Namun penurunan ini dinilai masih lebih baik dibandingkan negara eksportir perikanan lainnya.

Hal tersebut Susi sampaikan saat membuka Konferensi Pers terkait Kinerja 2017 dan Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2018.

"Ekspor walaupun turun, dibandingkan negara lain jauh lebih baik," ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Selain itu, dia menegaskan jika selama 3 tahun terakhir sudah banyak hal yang telah dicapai kementeriannya. Masyarakat pun diminta tidak beranggapan jika hal yang dilakukan KKP selama 3 tahun terakhir hanya terkait menenggelamkan kapal pencuri ikan semata.

Tonton Video Pilihan Ini:

1 dari 2 halaman

Menko Luhut: Lebih Baik KKP Fokus Peningkatan Ekspor Perikanan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih memikirkan peningkatan ekspor perikanan. Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang lebih menekankan kepada peningkatan nilai tambah.

"Presiden itu memerintahkan fokus kepada tugas masing-masing, KKP itu tingkatkan saja itu ekspornya, karena trennya menurun," tegas Luhut di kantornya, Selasa (9/1/2018).

Berdasarkan data KKP, volume ekspor produk perikanan selama Januari-September 2017 sebanyak 748.850 ton, lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 787.940 ton. Bahkan kinerja ini sekaligus menjadi yang terendah sejak 2012.

Sejumlah pasar utama yang menunjukkan penurunan permintaan diantaranya Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Inggris, China dan pasar negara-negara Asean.

"Penurunan itu kenapa, karena banyak pabrik ikan yang tutup, karena ikan juga kurang. Jadi kalau dengan tidak lagi menenggelamkan kapal dikatakan memihak ke mafia, itu tidak benar," tegas Luhut.

Artikel Selanjutnya
Stok Ikan Melimpah, Sudahkah Nelayan dan Industri Menikmatinya?
Artikel Selanjutnya
JK Sebut Jokowi Sama Dengannya Terkait Stop Penenggelaman Kapal