Sukses

Menteri Rini: Presiden Belum Puas dengan Program BBM Satu Harga

Liputan6.com, Sentani - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan, pemerintah berupaya mengejar target program bahan bakar minyak (BBM) satu harga dengan target 150 titik hingga 2019. Sejak 2016 sampai saat ini program tersebut sudah terealisasi 57 daerah di wilayah terpencil, terluar, dan terdepan, termasuk di Papua dan Papua Barat.

"Saya diminta Presiden, bagaimana BUMN menciptakan BBM satu harga di Papua, karena harganya sangat mahal di Papua," kata Rini saat ditemui di Sentani, Jayapura, Sabtu (13/1/2018).

Hingga saat ini, 57 daerah sudah menikmati harga BBM sama, seperti di Jawa, yakni Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Solar Rp 5.150 per liter. Target 2018, program BBM satu harga bisa menjangkau 52 lokasi.

"Jadi sekarang harga BBM di pegunungan tengah Papua misalnya sudah sama dengan di Jawa Rp 6.450 per liter (Premium). Dulunya Rp 70 ribu per liter," Rini menuturkan.

Dari data Pertamina, penyaluran BBM satu harga untuk wilayah Papua dan Papua Barat mencapai 12 lokasi sampai dengan periode akhir November 2017. Sementara targetnya pada akhir 2017 menjangkau sebanyak 16 lokasi.

Inilah yang diakui Menteri Rini belum memuaskan Presiden Jokowi, karena belum seluruhnya daerah terpencil, terluar, dan terdepan di Papua dan Papua Barat menikmati BBM satu harga.

"Beliau (Jokowi) masih belum puas. Karena belum semua titik di Papua. Mudah-mudahan bisa diselesaikan di 2018," tegas mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu.

Oleh karenanya, Rini mengaku, Pertamina bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain harus saling bersinergi untuk mewujudkan target 150 titik BBM satu harga pada 2019. Pasalnya, wilayah Papua dan Papua Barat termasuk yang paling sulit dalam menyalurkan BBM tersebut karena kondisi geografis pegunungan.

"Kalau Pertamina saja tidak akan mungkin, jadi sinergi dengan BUMN lain. Sebab, mau menyalurkan BBM satu harga harus ada pesawat khusus yang mendistribusikannya karena daerah ini paling sulit, pegunungan sehingga lalu lintas harus pakai (transportasi) udara," terang Rini.

Di sisi lain, katanya, sinergi perusahaan pelat merah pun telah menurunkan harga semen di Papua secara signifikan. Sinergi ini melibatkan peran PT Pelni, PT Pelindo IV, Semen Tonasa, dan PT Semen Indonesia Tbk.

"Saya ke Puncak Jaya Mulia di Papua, harga semen waktu itu Rp 2 juta per sak, tapi akhirnya berkat sinergi BUMN tersebut, harga semen bisa turun di sana menjadi Rp 500 ribu per sak dan di Wamena jadi Rp 380 ribu per sak," tukas Rini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

1 dari 2 halaman

54 Wilayah Bakal Menikmati BBM Satu Harga pada 2018

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan, ada 54 lembag‎a penyalur resmi bahan bakar minyak (BBM)atau BBM satu harga yang beroperasi pada 2018 di wilayah terdepan, terpencil, dan terluar (3T).

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, pengoperasian lembaga penyalur BBM satu harga di seluruh Indonesia masih terus dilakukan pada 2018. Ini agar mencapai target 150 lembaga penyalur beroperasi pada 2019.

"Kalau nanti sampai 2019 akhir itu 150 lebih. Kalau ada swasta mau itu lebih bagus lagi," kata Fanshurullah, di Kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (8/1/2018).

Fanshurullah menuturkan, 54 lembaga penyalur resmi BBM satu harga yang beroperasi itu terdiri dari 50 lembaga penyalur resmi dibangun PT Pertamina (Persero) dan empat lembaga penyalur dibangun PT AKR Corporindo Tbk.

"2018 rencananya 50 itu Pertamina 4 AKR yang dibangun, tahun lalu 57 tahun ini 54," tutur dia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menginginkan program BBM satu harga berjalan dengan baik. Lantaran program tersebut bertujuan memberikan rasa keadilan, agar masyarakat Indonesia khususnya di wilayah 3 T menikmati BBM jenis Premium dan solar bersubsidi, dengan harga yang sesuai ketetapan pemerintah.

"Karena BBM ini penting sekali terutama di daerah 3T yang selama ini harganya ada disparitas cukup tinggi. Memang ini program tiga tahun, enggak bisa satu tahun karena daerahnya juga tidak mudah," tutur Jonan.

 

Artikel Selanjutnya
Impor Beras Bisa Picu Kenaikan Inflasi di Jawa Barat
Artikel Selanjutnya
Warga Riau Beli Pertalite Lebih Mahal ketimbang di Papua, Kenapa?