Pengendalian Harga Pangan di Malaysia Lebih Baik dari RI?

Harga Beras Naik — Pekerja mengambil karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (15/1). Wagub Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI akan selalu membeli beras Sulawesi dan Banten karena lebih memprioritaskan beras dari petani. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan inflasi di Indonesia lebih didominasi gejolak bahan pangan (volatile food). Sayangnya, pengendalian harga pangan di Indonesia tidak lebih baik dibandingkan Malaysia.

Direktur Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti, mengatakan, inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi gejolak harga pangan. Salah satunya beras yang bobotnya terhadap inflasi mencapai 3,8 persen.

"Kita memang sangat dominan volatile food-nya. Tapi beras merupakan salah satu faktor dari 800 komoditas yang berdampak pada inflasi," kata dia di Jakarta, Selasa (16/9/2018).

Yunita mengaku bahwa pengendalian harga pangan di negara tetangga, seperti Malaysia memang lebih bagus untuk beberapa komoditas termasuk harga beras.

"Malaysia memang untuk beberapa komoditas lebih bagus pengendaliannya. Tapi Indonesia juga sudah bagus dengan adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)," ia menjelaskan.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menyarankan pemerintah mencontoh Malaysia soal pengendalian harga dan pasokan kebutuhan pokok.

"Contohlah negeri jiran yang mempunyai Undang-undang (UU) tentang Kawalan Harga. Dengan UU tersebut, pemerintah Malaysia bisa intervensi langsung jika terjadi gejolak harga dan pasokan," kata Tulus.

Pemerintah Indonesia juga dapat meniru India yang memiliki Strategic Commodity Act. Menurut Tulus, selama ini pemerintah nyaris tak bisa berbuat banyak untuk turut campur saat harga kebutuhan pokok melonjak tajam di pasaran.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo juga pernah mengusulkan pemerintah menyusun UU pengendalian harga pangan untuk mengendalikan inflasi. Langkah ini perlu dilakukan seperti Malaysia sudah menerapkan aturan Price Control Act sejak 1946 dan dilanjutkan dengan Control Supply Act yang rilis pada 1961.

"Kami usulkan supaya ada UU Harga Pangan supaya ada semacam pengendali harga," tegasnya.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Data Beras Tak Akurat, Ini Pembelaan Mentan Amran

Kementerian Pertanian (Kementan) menyerahkan data produksi beras ke Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut untuk menanggapi masalah data produksi beras yang diduga menjadi akar masalah tingginya harga di pasaran.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan hal itu usai membuka Rapat Kerja Nasional Pertanian Tahun 2018 di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (15/1/2018).

"Data serahkan BPS kita satu pintu. Yang terpenting adalah kita melihat tidak ada impor jagung masuk di Indonesia 2017," kata dia.

Menanggapi perdebatan data pasokan beras, Amran menggunakan hitungan kasar. Dia mengatakan, musim tanam berlangsung pada Oktober. Jadi, dengan umur padi sekitar tiga bulan, panen akan terjadi pada Januari.

"Logika sederhana ya Oktober hujan, sepakat? Umur padi tiga bulan. Daripada kugunakan data, daripada diperdebatkan kita hitung-hitungan di lapangan. Oktober hujan, berarti tanam. Umur padi tiga bulan, Oktober, November, Desember, berarti Januari ada panen," ujar dia.

Selanjutnya, panen akan terus berlangsung dan mencapai puncaknya pada Februari.

"Ada ya, kalau ada berarti ada, Februari lihat. Kalau normal, Februari masuk panen puncak. Februari, Maret April," ujar dia.

Fiki Ariyanti
Author
Nurmayanti
Editor

Pengendalian Harga Pangan di Malaysia Lebih Baik dari RI?

BPS: Kenaikan Harga Beras Tahun Ini Sangat Mencemaskan

Data Tak Akurat Bikin Harga Beras Naik

YLKI Minta RI Contek Malaysia Cara Jaga Harga Pangan

Data Beras Tak Akurat, Ini Pembelaan Mentan Amran

Harga Beras Melonjak

Badan Pusat Statistik (BPS)

Bank Indonesia (BI)

Rekrutmen PT KAI Bergaji Rp 35 Juta Dinyinyir Netizen

Rekrutmen KAI Punya Spek Dewa, Siapkan Posisi untuk Jadi Bos

Cuma 40% Pelamar Kerja KAI Punya IPK di Atas 3,5, Syarat Rekrutmen Ketinggian?

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres, Pembentukan Badan Penerimaan Negara Makin Nyata

Harga Minyak Dunia Terbang Tinggi, Ini Dia Pemicunya

Kemendag Janji Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 474 Miliar dalam Waktu Dekat

Rupiah Perkasa Usai Pengumuman KPU dan BI Kerek Suku Bunga

Prabowo-Gibran Lanjutkan Proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya

DJP: Tarif Efektif PPh Pasal 21 Ikut Standar Internasional

Top 3: Ini Dia Pemain Termahal di Timnas Indonesia U-23 Bikin Penasaran

Link Daftar Konversi Motor BBM ke Motor Listrik Gratis, Buka ebtke.esdm.go.id/konversi

Menhub Rayu Investor Jepang Ikut Kembangkan Pelabuhan Patimban

Harga Bawang Merah Mahal, Pemerintah Harus Apa?

Tragedi Ledakan Maut Petasan Jelang Pernikahan di Bangkalan, 1 Tewas 2 Kritis

5 Golongan Ini Tak Ditanya Malaikat Munkar Nakir dan Bebas Siksa Kubur, Bagaimana Kita?

Dapatkan Link Live Streaming Liga Inggris Everton vs Liverpool, Segera Tayang di Vidio

Link Live Streaming Liga Inggris Manchester United vs Sheffield United, Sebentar Lagi Mulai di Vidio

Dituduh Jadi Informan Polisi, Pria di Palembang Dikeroyok Warga

Gibran Bakal Evaluasi Data KIS-KIP untuk Program Makan Siang dan Minum Susu Gratis

4 Bencana Ekologis Paling Buruk dalam Sejarah Akibat Ulah Manusia

Benarkah jika Usia 40 Tahun Belum Sukses Maka Selamanya Susah? Ini Kata Buya Yahya

Tips Sukses Bisnis Sambal ala Sri Agustin

Penumpang KA Bandara Medan Pulang dengan Senyum, Barang Berharganya Ditemukan Petugas Jujur

Klasemen BRI Liga 1: Peserta Championship Series Bertambah, Susul Borneo FC dan Persib Bandung

HEADLINE: KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029, Merangkul yang Kalah?

Kisah Tragis Siswi SMK Melahirkan di Kamar Kost, Lantas Bayinya Dimasukkan ke Koper

5 Warisan Seni Budaya Sumbar yang Masih Terjaga hingga Kini