Pemerintah Diminta Pangkas Jumlah BUMN

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta menyederhakan jumlah BUMN di Indonesia, yang kini mencapai 118 perusahaan. Pengawasan BUMN saat ini berada di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

Meski perlu dikurangi, peran BUMN dalam beberapa tahun belakangan dinilai mengalami peningkatan kinerja yang signifkan seiring dengan upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

"Jumlah yang banyak itu 25 BUMN saja itu sudah mencerminkan 90 persen aktivitas BUMN, jadi ini kan tidak efektif, maka dari kita harus dikurangi," kata Managing Director Lembaga Management FEB Universitas Indonesia (LM FEB UI) Toto Pranoto di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Dia mencontohkan, dalam satu dekade terakhir peran perusahaan milik negara (State Owned Enterprises-SOEs) terus melejit menduduki posisi teratas di papan perusahaan ternama dunia atau Global 500 Companies.

Peningkatan kontribusi tersebut, terutama didorong tumbuh pesatnya SOEs dari Tiongkok. Tiga SOEs dari Tiongkok meliputi Sinopec, CNP dan State Grid telah konsisten masuk di dalam 10 besar sejak 2010.

Ketiga perusahaan tersebut mampu menghasilkan kontribusi pendapatan (revenue) hingga 15 persen dari total pendapatan perusahaan terbesar dunia. Angka tersebut merupakan catatan pada 2014, yang merupakan pertumbuhan pendapatan tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir.

Pendapatan menjadi tolak ukur utama dari bentuk pengelolaan sebuah SOEs atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Tiongkok membentuk pengelolaan SOEs secara terpusat, yang berarti dalam setiap sektoral bisnis hanya ada satu perusahaan milik negara sebagai leading sector, yang menjadi acuan bagi sektor-sektor ikutannya turut berkembang.

"Sementara itu, dalam satu sektoral bisnis di Indonesia terdapat beberapa entitas BUMN yang mencari peruntungan. Alih-alih menjadi leading sector bagi swasta turut berkembang, satu sama lain BUMN saling berkompetisi," papar Toto.

Untuk itu, dia mengapresiasi Kementerian BUMN yang mencoba merealisasikan holding BUMN. Demi peningkatan daya saing, dan mengikuti BUMN dari China dan beberapa negara di Asean.

2 dari 2 halaman

Alasan Menteri Rini Kerap Ajak Direksi BUMN ke Daerah Pelosok

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kerap melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Tidak hanya di wilayah perkotaan namun hingga ke pelosok Nusantara.

"Saya itu sudah jalan hampir di seluruh titik Indonesia baik kapal berjam-jam, sepuluh jam, pesawat kecil di Papua Maluku sudah saya lakukan," paparnya saat berdialog dengan mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Nusa Tenggara Barat, Minggu (31/12/2017).

Bahkan, dalam kunjungan tersebut Rini juga mengajak direksi-direksi BUMN. Meski, tak jarang pula ada sebagian direksi yang mengeluh.

Namun Rini menuturkan, direksi-direksi tersebut akhirnya mengucapkan terimakasih kepadanya. Lantaran, mereka akhirnya tersadar betapa besarnya Indonesia.

"Kenapa saya lakukan itu, dirut-dirut juga sebagian ikut, sebagian dirut-dirut juga saya tahu ngomel-ngomel. Kenapa sih ini Bu Menteri ngajakin naik kapal ombaknya besar. Tapi setelah itu hampir semua, terimakasih ya bu, kalau nggak, kita nggak melihat Indonesia yang begini cantik, begini besar," jelas dia.

Rini pun mencontohkan NTB. NTB mempunyai sumber daya emas, lahan yang subur, dan sapi yang memadai.

"Dan menurut saya harus menjadi kebanggaan kita kenapa negara Amerika, Australia terkenal seperti sapinya kenapa tidak bisa mengatakan Sumbawa punya sapi yang begitu hebat," ujar dia.

Sebab itu, dia meminta semua pihak bangga terhadap Indonesia. Dia juga meminta para mahasiswa untuk belajar dengan sebaik mungkin dan kemudian membangun Indonesia.

"Marilah kita semua berbangga hati Indonesia itu besar, cantik, kaya, dan pendudukanya sangat besar. Kalau adik-adik betul-betul belajar, seraplah ilmu sebanyak mungkin, bisa membangun Indonesia, saya yakin akan menjadi terbesar di dunia," tukas Rini Soemarno.