Sukses

Intip Kegiatan Menteri Jonan Saat Kunjungan Kerja di Italia

Liputan6.com, Jakarta - Usai melakukan kunjungan kerja di London, Inggris, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja di Roma, Italia pada akhir Januari 2018.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan berdiskusi dengan Menteri Pembangunan, Energi, Multimedia, dan Transportasi Italia.

Sebelum ke Roma, Italia, Menteri ESDM Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja ke London, Inggris. Pada kunjungan kerja tersebut, Ignasius Jonan hadiri diskusi Indonesia Roundtable Series bersama pimpinan Bloomberg di London.

Dalam kunjungan tersebut, Kementerian ESDM terus mewujudkan komitmennya dalam melakukan penataan sektor energi dan mineral di seluruh wilayah Indonesia melalui kebijakan Energi Berkeadilan.

Pemangkasan perizinan dan program pemerataan infrastruktur energi menjadi fokus dalam memberikan akses energi agar semakin mudah dijangkau dan harga yang makin kompetitif.

Ini ditunjukkan dengan, penyederhanaan izin di sektor migas. Kementerian ESDM telah menyederhanakan perizinan dari 104 menjadi 6 perizinan. Sementara, sektor minerba kini hanya ada 6 perizinan dari sebelumnya 117 perizinan, 5 perizinan bagi sektor ketenagalistrikan dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menyisakan 10 perizinan.

"Di kementerian yang saya pimpin, perizinan di bidang minyak dan gas sekarang cuma enam izin dari sebelumnya 104 perizinan. Kami akan terus memangkas dan mempermudah perizinannya," ujar Menteri Jonan di depan CEO Bloomberg Costantin Cotzias dan stafnya di Kantor Pusat Bloomberg, London pada Selasa 29 Januari 2018 waktu setempat yang turut diikuti pula oleh Asosiasi Profesi Muda Indonesia, seperti dikutip dari laman ESDM, Kamis (1/2/2018).

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan juga mengalami kemajuan pada dua tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan 70 kontrak penandatangan Power Purchase Agreement (PPA) berbasis EBT dengan kapasitas lebih dari 1,2 GW. Kemajuan ini berdampak pada terlampuinya target rasio elektrifikasi pada akhir 2017 mencapai 95,4 persen, naik dari pencapaian sebesar 91,2 persen pada 2016.

Selain itu, beberapa kebijakan strategis lain diimplementasikan oleh Pemerintah untuk mereformasi sektor ESDM di Indonesia, seperti penggunaan skema gross split bagi hulu migas hingga implementasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang memberikan harga BBM sama di seluruh wilayah Indonesia.

Terkait kebijakan tersebut, Menteri Jonan kembali melakukan pendalaman diskusi dengan beberapa Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di Eropa, seperti Duta Besar (Dubes) RI untuk Inggris Rizal Sukma, Dubes RI untuk Belanda I Gusti Wesaka Puja, Dubes RI untuk Belgia Yuri O. Thamrin, Dubes RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, serta pejabat kedutaan lainnya.

Menteri Ignasius Jonan mengutarakan tujuan kebijakan tersebut agar harga BBM di seluruh wilayah Indonesia sama dengan di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jonan menuturkan, akan ada 33 kabupaten yang akan dibangun lembaga penyalur BBM hingga 2019.

"Tahun 2017 lalu total sudah ada 57 titik BBM Satu Harga sehingga harganya sama dengan Pulau Jawa. Dari total tersebut, 16 titik berada di Papua dan Papua Barat," ujar Jonan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama pejabat kedutaan tersebut.

Selain kebijakan BBM Satu Harga, di sektor migas pembangunan di Papua juga melalui pembangunan infrastruktur Jaringan Gas Kota sepanjang 3.898 Sambungan Rumah Tangga (SR) di Kota Sorong. Direncanakan tahun 2018 akan terbangun Jaringan Gas Kota di 2 lokasi dengan 11.500 SR.

Pada subsektor Ketenagalistrikan, komitmen Kementerian ESDM sangat besar di Indonesia Timur. Program pembangunan listrik di Papua dan Papua Barat ditargetkan sebesar 514 MW rampung hingga 2019. Selain itu, program listrik pedesaan juga dilanjutkan hingga menjangkau 186 ribu pelanggan sampai tahun 2019.

Terobosan kebijakan lain untuk meningkatkan akses listrik di wilayah Timur Indonesia bertumpu pada sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan membagikan paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) kepada sekitar 250 ribu rumah di 20 provinsi. Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTHSE) telah menerangi 79.564 rumah di 5 provinsi dan pemerintah mentargetkan akan memberikan LTHSE pada tahun 2018 dua kali lipat dari tahun 2017 yakni sebanyak 175.782 unit.

Di penghujung diskusi, Jonan menegaskan kembali kebijakan prioritas bagi Papua dan Papua Barat adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, BBM Satu Harga adalah wujud keadilan sosial dan bisa menjadi pemersatu bagi rakyat Indonesia," kata Jonan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

1 dari 2 halaman

Perbaiki Tata Kelola, Kementerian ESDM Akan Buka Data Blok Migas

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan banyak perbaikan pada tata kelola hulu minyak dan gas (migas). Perbaikan di antaranya pembukaan data wilayah kerja (wk) atau blok migas.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, instansinya akan memberikan keleluasaan calon investor industri hulu migas untuk berinvestasi di Indonesia, dengan membuka data blok migas yang diminati investor.

"Penting lagi data kita open. Kalau sudah di open kita pakai saja. Mungkin bukan blok basis lagi mungkin basin basis," kata Arcandra, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu 31 Januari 2018.

‎Menurut Arcandra, pembukaan data sudah dilakukan banyak negara seperti Amerika Serikat. Sebelum pembukaan data dilakukan, pihaknya mengumpulkan data-data blok migas di Indonesia yang belum tergarap.

Sedangkan blok migas yang sudah digarap perusahaan pencari migas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tidak bisa dibuka. ‎"Data ini karena sudah terbuka seperti di negara lain seperti Amerika tapi data masih aktif dan punya KKKS enggak bisa kita buka," dia menambahkan.

‎Arcandra mengungkapkan, pembukaan data blok migas akan dimasukan ke dalam rancangan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 35 Tahun 2004 tentang kegiatan hulu migas.

‎Dia pun meminta ke KKKS memberi masukan, untuk mendukung perbaikan tata kelola hulu migas, sehingga dapat memperbaiki kemudahan dalam berbisnis yang berujung pada peningkatan investasi di sektor hulu migas.

‎"Kalau ada yang perlu kita ubah silahkan beritahu kami. Tapi saya harapan ketika kita ubah kita komit ketika kita memutuskan merubah sesuatu dan kita berkomitmen mari hormati prosesnya dan beri waktu terhadap kebijakan tersebut," tutur Arcandra.

Artikel Selanjutnya
Bertemu PM India, Jokowi Bahas Bea Masuk CPO Hingga Kemaritiman
Artikel Selanjutnya
PP Holding Migas Ditargetkan Terbit dalam 60 Hari