Sukses

Harga Beras Masih Tinggi, Stok di Bawah Angka Ideal

Pemerintah diminta memenuhi stok beras di dalam negeri.

Liputan6.com, Jakarta Harga beras masih terbilang tinggi. Beras jenis medium IR-64 tercatat masih bertengger di Rp 12.275 per kilogram (kg), IR 64 II sebesar Rp 1.650 per kg, dan IR 64 III di posisi Rp 8.500 per kg.

Harga tersebut mengacu pada data Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) per Rabu, 7 Februari 2018, seperti dikutip Liputan6.com dari situs www.foodstation.co.id.

Sementara stok beras di PIC mencapai 22.595 ton pada Selasa, 6 Februari 2018. Ini merupakan stok akhir, setelah ada pengeluaran beras sebesar 4.014 ton dari stok awal 24.410 ton.

Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI) DKI Jakarta Nellys Sukidi mengatakan ini, kondisi stok beras PIBC sebesar 22.595 ton terbilang rendah. "Ini (stok rendah), seharusnya di atas 30 ribu ton," jelas dia.

Dia pun mengingatkan pemerintah untuk segera memenuhi stok beras tersebut. Apalagi saat ini, masa panen belum berlangsung, demikian pula beras impor belum masuk ke Indonesia.

"Kalau suplai kurang dan satu satunya ya harus dicukupi. Selama ini kan ditunjang dari operasi pasar tetapi sejauh mana tingkat operasi pasar. Jadi, idelanya tentu ada suplai dan non-OP dan itu kan mengapa ada kekurangan karena belum panen raya," dia menegaskan.

Nellys Sukidi menuturkan, kekurangan stok beras di pasaran ini telah terjadi sejak November 2017. Salah satu penyebab lahan yang digunakan petani untuk menanam padi semakin berkurang.

Alhasil, pemerintah harus melakukan impor untuk menutup kekurangan stok. Harga beras impor pun harus menyelaraskan harga di pasaran.

Dia mengaku tak mempermasalahkan soal kebijakan impor. Hal penting pasokan beras kepada masyarakat terpenuhi.

Sementara untuk harga beras, dia mengaku sebelum terjadi masalah stok, harga beras jenis medium berada di kisaran Rp 9.500 per kg, lebih rendah dari saat ini Rp 12.000 per kg. Masuknya pasokan dari impor maupun panen diharapkan bisa menurunkan harga beras tersebut.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti sebelumnya menyatakan, stok beras Bulog sudah terlihat mulai menurun sejak Desember 2017. Hingga saat ini, posisinya terus menurun dan hanya berada di angka 700 ribu ton per 4 Februari 2017.

Padahal, idealnya minimal stok beras di Bulog haruslah di atas 1 juta ton, masih jauh lebih kecil dibanding India yang menetapkan stok harsus 1,5 juta ton.

“Kami sudah melaporkan kepada kementerian-kementerian terkait sejak November kemarin soal stok beras ini. Ke Kemenko Pererekonomian, ke Kementerian Pertanian, juga ke Kementerian Perdagangan” tutur Djarot.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

5.500 Ton Beras Impor Thailand Masuk ke RI Minggu Ini

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko menyatakan beras impor sebanyak 5.500 ton dari Thailand akan masuk ke Indonesia pada Jumat, 9 Februari 2018.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari rencana pemerintah impor beras 500 ribu ton dalam rangka meredam kenaikan harga beras di pasar.

"Pengiriman pertama diperkirakan akan sampai di pelabuhan pada 9 Februari ini, salah satunya di Pelabuhan Panjang sebanyak 5.500 ton dari Thailand," kata Moeldoko di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Pemerintah, sambungnya, memutuskan impor beras sebanyak 500 ribu ton untuk memperkuat cadangan beras nasional demi stabilisasi harga beras di masyarakat.

Jumlah beras impor ini, lanjut Moeldoko, setara dengan seperlima kebutuhan konsumsi beras masyarakat Indonesia selama satu bulan. Artinya jika dihitung dalam hari, setara dengan kebutuhan enam hari saja.

"Dalam perkembangannya, ketika lelang, penyedia yang berani memastikan beras bisa sampai di Indonesia pada Februari hanya 346 ribu ton," jelas Moeldoko.

"Per hari ini, penyedia yang sudah mendapat kapal dan sudah mengonfirmasi kapalnya akan dapat merapat di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dalam Februari ini hanya 260.550 ton," dia menambahkan.

Lebih jauh, Moeldoko menerangkan, karena harus bergerak cepat, impor dilakukan secara business to business (B to B). Pemerintah dalam hal ini menugaskan Perum Bulog.

"Proses lelang beras impor ini dihadiri oleh KPK. Prosedur dan mekanisme pemanfaatan beras impor ini mengikuti peraturan yang berlaku," paparnya.

Selain impor beras, Bulog masih tetap harus melaksanakan tugasnya, yakni menyerap gabah petani sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini