Top 3: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Bicara soal Zakat PNS

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) berencana memotong gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat. Wacana ini menuai pro-kontra di tengah masyarakat, termasuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

Di akun Twitternya @mohmahfudmd menjelaskan bahwa niatan yang disampaikan oleh Menteri Agama tersebut sangat baik, tetapi alangkah baiknya jika dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani PNS.

Artikel mengenai komentar Mahfud MD soal wacana zakat PNS ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Jumat (9/2/2018):

1. Mahfud MD: Zakat Jangan Membebani PNS

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengkritik rencana Kementerian Agama (Kemenag) terkait pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat. Sarannya, jangan sampai zakat ini membebani PNS.

Saran itu disampaikan Mahfud di akun Twitternya @mohmahfudmd, seperti dikutip Liputan6.com, Jakarta (8/2/2018). Mahfud menjelaskan bahwa zakat baru wajib jika sudah mencapai nishab dan haul (tersimpan setahun).

"Niat Pak Menag mungkin baik. Untuk berbuat baik kadang harus setengah dipaksa. Tapi zakat itu baru wajib jika sudah mencapai nishab dan haul (tersimpan setahun)," ujar Mahfud.

"Bagaimana kalau gaji PNS tak mencapai nishab dan haul. Misalnya karena bayar utang dan keperluan lain? Pikir lagi lah," pakar hukum itu menambahkan.

Berita selengkapnya baca di sini

2. Ingin Bisnis Keluarga Panjang Umur? Ikuti Kiat-Kiat Ini

Menurut survei yang dilakukan tahun 2014 oleh Price Waterhouse Cooper (PWC), perusahaan audit asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa sekitar 95 persen perusahaan di Indonesia adalah bisnis keluarga.

Contohnya saja Gudang Garam, Kalbe Farma, Djarum, First Pacific, dan Sinar Mas. Kelima perusahaan besar tersebut juga diawali dari bisnis yang dikelola keluarga, lo, seperti dikutip dari Swara Tunaiku.

Selain itu di tahun 2015, menurut survei dari Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC), Indonesia juga berhasil menduduki peringkat satu di Asia Tengggara dalam hal perencanaan dan suksesi kepemimpinan.

Berita selengkapnya baca di sini

3. Jakarta Kebanjiran, Ibu Kota RI Mendesak untuk Pindah

Pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kajian perencanaan untuk lokasi calon ibu kota di tiga provinsi di Kalimantan.

"Kawan-kawan masih mengkaji di Pulau Kalimantan, yakni di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Bagaimana keputusannya saya tidak tahu di mana," kata Jabatan Fungsional Widyaiswara Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan, saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Mantan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR ini menilai pemindahan ibu kota Jakarta ke luar Pulau Jawa sangat mendesak. Sebab, pemerintah harus mengurangi beban kepadatan di Pulau Jawa.

Berita selengkapnya baca di sini