Produksi Ponsel Buatan RI Tembus 60,5 Juta Unit

20160714- Pemerintah Akan Batasi Impor Ponsel 4G-Jakarta- Angga Yuniar — Harga ponsel 4G yang boleh diimpor akan diatur oleh Pemerintah, Jakarta, Kamis (14/7). Ponsel dengan harga di bawah tingkat tertentu tak boleh diimpor. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto menyatakan, produksi ponsel di dalam negeri mengalami lonjakan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini membuat jumlah impor ponsel secara legal menurun drastis.

Airlangga menyatakan, Indonesia mengimpor 60 juta unit ponsel pada 2014. ‎Sedangkan produksi dalam negeri hanya sekitar 5,7 juta unit.

‎"Hari ini di 2017, kita sudah produksi 60,5 juta ponsel, dan impornya 11,4 juta," ujar dia di Kantor Direktorat ‎Jenderal Bea Cukai (DJBC), Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Dari 60,5 juta unit ponsel tersebut, lanjut Airlangga Hartarto, terdiri dari 11 merek lokal dan 11 merek luar negeri. Namun yang memiliki pangsa pasar paling besar justru merek lokal.

"Ini (produksi dalam negeri) terdiri dari 11 merek dalam negeri dan 11 merek luar negeri. Jumlah market share terbesar adalah merek lokal. Dan produksinya tertinggi 17 juta itu merek lokal,"‎ ‎kata dia.

Dengan semakin banyaknya ponsel yang mampu diproduksi d‎i dalam negeri, kata Airlangga, seharusnya tidak ada alasan jika masyarakat masih membeli ponsel ilegal hasil selundupan. Sebab menurut dia, ponsel yang diproduksi di dalam negeri juga tidak kalah dengan produk impor.

"Ada 70 industri (terkait), ada 22 merek global dan nasional, dan ini tentu nilai tambah bagus, dan industri tidak terprotek karena bea masuknya 0 persen. Jadi ini masuknya industri domestik market-nya besar sehingga tidak ada alasan untuk impor ilegal. Kerena impor ilegal itu opportunity-nya sudah terwakili di sini. Tidak ada merek yang tidak diproduksi di dalam negeri. Hilirisasinya sudah terbentuk," tandas Airlangga Hartarto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menperin Airlangga: Indonesia Jadi Negara Industri di 2035

2 dari 2 halaman

Sandiaga Ingin Ada Becak Listrik di Ibu Kota, Ini Reaksi Menperin

Banner Becak — Becak di Jakarta (Liputan6.com/Abdillah)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno ingin menghidupkan kembali becak di Ibu Kota, tapi kali ini dengan memakai sumber energi listrik.

Lantas apakah industri dalam negeri siap memproduksi becak listrik?

Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto saat dikonfirmasi mengenai wacana becak listrik di Jakarta, enggan berkomentar banyak. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur dan Wagub DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Becak listrik di Medan banyak. Itu tanya ke gubernur," kata dia usai Rakor Strategi Penyiapan Talent Ekonomi Digital di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, mengatakan saat ini belum ada industri yang memproduksi becak listrik di Indonesia, kecuali bajaj.

Sementara itu, becak listrik yang dikatakan Menperin ada di Medan adalah bentor, yakni becak motor. "Itu mah bentor, beda (sama becak listrik). Belum ada (industri yang produksi becak listrik), adanya cuma bajaj," tutur Panggah.

Dia belum dapat memastikan apakah becak listrik perlu izin dari Kemenperin atau tidak. Pasalnya, belum ada pembicaraan dengan pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta.

"Kalau bajaj perlu izin, makanya kita lihat nanti karena belum ada pembicaraan dengan pemprov. Itu kan baru wacana," ujarnya.

Terkait dampaknya terhadap industri maupun kepadatan jalan di ibu kota dengan kehadiran becak listrik, Panggah mengaku tidak ada masalah. "Tidak masalah kalau (dampaknya) ke jalan. Nanti kita lihat," tukas dia.