Mensos: Bantuan Nontunai Dorong Percepatan Keuangan Inklusif

Sertijab Menteri Sosial — Idrus Marham memberi sambutan dalam serah terima jabatan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/1). Presiden Jokowi melantik Idrus pada Rabu (17/1). . (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham optimistis bantuan sosial (bansos) nontunai efektif mendorong percepatan kenaikan indeks keuangan inklusif hingga 75 persen di 2019. Keyakinan tersebut didorong oleh bertambahnya jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta penerima menjadi 10 juta penerima pada tahun ini.

"Penambahan jumlah KPM ini sebagai wujud peningkatan penerapan sistem keuangan inklusif seperti yang dicanangkan Presiden Jokowi. Perbankan Himbara akan mendapatkan 4 juta nasabah baru tahun ini," kata Idrus Marham, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/2/2018).

Dengan mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan secara nontunai, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan rekening perbankan dan terhubung dengan industri jasa keuangan sehingga mereka bisa belajar menabung dan mengakses kredit UKM.

Ia menambahkan skema bantuan sosial nontunai yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.

"Semua akan terkoneksi sehingga bisa dipantau pergerakan perekonomian KPM melalui perbankan. Kalau yang rajin nabung kan semakin ketauan status kesejahteraannya sehingga bisa dilakukan evaluasi," tambah Idrus.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

Dengan peraturan tersebut, kini keluarga penerima manfaat (KPM) tidak lagi menerima bantuan uang secara tunai. Namun, digantikan dengan bantuan nontunai berbentuk kartu ATM, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera disertai buku tabungan.

2 dari 3 halaman

Lompatan Besar

Kunjungan Kerja ke Palembang, Jokowi Bagikan 1.700 KIP dan 994 PKH — Presiden Jokowi menyerahkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) secara simbolis kepada perwakilan warga di SMA Negeri 1 Palembang, Sumatra Selatan (22/1). (Liputan6.com/Pool/Biro Setpres)

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan apa yang dilakukan pemerintah melalui strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) merupakan lompatan besar pembangunan di Indonesia.

Bukan tanpa alasan, mengingat sasaran keuangan inklusif tersebut adalah masyarakat miskin, bukan kelas menengah.

"KPM ini terus diberikan edukasi mengenai layanan perbankan karena banyak yang masih berpandangan bahwa uang mereka akan habis. Nah di sini perlunya peran pendamping PKH untuk melakukan edukasi terus-menerus," jelas Harry.

Sebanyak 10 juta Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dan 1,2 juta Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun ini. Untuk penerima Rastra secara bertahap sd 10 juta akan dialihkan menjadi penerima BPNT.

Harry menambahkan, secara nasional, bantuan yang telah dicairkan untuk penyaluran tahap I pada bulan Februari senilai Rp 4,75 triliun bagi 9,5 juta KPM tersebar di 34 provinsi dan 514 kab/kota. Adapun sisanya masih dalam proses validasi dan pengajuan pencairan ke Kementerian Keuangan, terutama daerah sulit seperti Papua dan Maluku.

3 dari 3 halaman

Sulawesi Selatan

jokowi — Presiden Jokowi menyerahkan PKH dan KIP di Lapangan Syech Yusuf, Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2/2018). (Liputan6.com/Fauzan)

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun ini Kementerian Sosial menggelontorkan bansos PKH senilai Rp 589,7 miliar bagi 311.997 KPM. Sedangkan untuk Kabupaten Gowa mendapatkan Rp 48,3 miliar untuk 25.578 KPM.

Untuk Bansos Pangan Rastra, Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Rp 393,4 miliar untuk 405.860 KPM.

Untuk Bantuan Pangan Nontunai, dikatakan Harry merupakan transformasi dari bansos pangan rastra di mana jumlah penerima untuk Provinsi Sulsel sebanyak 229.835 dari 405.860 KPM telah mendapatkan bantuan senilai Rp 197,03 miliar.

Sedangkan untuk Kabupaten Gowa sebanyak 32.591 KPM telah mendapatkan BPNT dengan nilai Rp 21,5 miliar.