Sri Mulyani: Banyak Pejabat Belum Paham Skema Kerja Sama Proyek dengan Swasta

Libur Tahun Baru, Proyek LRT Libur Pengerjaan — Pengendara motor melintas di samping proyek LRT di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (1/1). Sejumlah proyek infrastruktur lain di Ibukota, seperti proyek LRT tampak sepi aktifitas pengerjaan dikarenakan Libur Tahun Baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde memaparkan sejumlah revolusi kebijakan yang terus dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satunya, pemerintah terus mendorong dan mempermudah sektor swasta terlibat dalam pembangunan nasional. Saat ini, berbagai proyek infrastruktur tengah digenjot pemerintah. Dengan mengajak pihak swasta, pembangunan diharapkan bisa berjalan lebih cepat.

Konsep kerja sama yang diberikan pemerintah dan terus ditingkatkan adalah skema Kerja Sama Pemerintah dengan Swasta (Public Privat Partnership/PPP). Hanya saja, dalam kenyataannya, Sri Mulyani mengaku ketika itu digalakkan banyak pejabat pemerintah yang lambat dalam menjalankannya.

"Untuk memahami PPP, kita harus mengakui banyak pejabat pemerintah belum paham betul apa itu, belum mengerti bagaimana menciptakan kebijakannya," kata Sri Mulyani dalam High Level Interenational Conference di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Peningkatan kemampuan para pejabat negara ini, kata Sri Mulyani, terus dilakukan pemerintah. Bahkan ada pejabat yang diberikan pelatihan dan pemahaman khusus mengenai mekanisme PPP tersebut.

Di saat yang bersamaan, pemerintah juga fokus dalam melakukan berbagai deregulasi demi mempermudah investor menanamkan modalnya di Indonesia.

"Jadi kita tidak hanya mengandalkan utang untuk pembangunan, kita punya konsep PPP yang bisa dimanfaatkan investor," tegas dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga menyoroti kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa tahun terakhir. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penyerapan anggaran yang tidak pernah maksimal.

Sri Mulyani melihat, serapan anggaran tak maksimal karena pola pikir pegawai Kemenhub termasuk juga para pejabat Kementerian Perhubungan yang belum berorientasi jauh ke depan.

Salah satunya, mengenai orientasi pejabat Kemenhub dalam bermitra dengan swasta untuk membangun proyek infrastruktur transportasi yang masih kurang.

"Jadi saya minta pejabat kemenhub seperti eselon 3, eselon 2 mungkin dikursuskan mengenai KPBU. Saya akan senang Anda bicara dengan SMI dan PII, supaya kita tahu mengenai structuring. Karena sekarang bangun bandara, jalan raya menggunakan KPBU," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menganggap bahwa Kemenhub masih lambat dalam menerapkan sistem Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini. Padahal Kemenhub memiliki anggaran yang cukup tinggi dan memiliki tugas pembangunan infrastruktur.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembangunan Infrastruktur Era Presiden Jokowi

2 dari 2 halaman

Biayai Infrastruktur, Sri Mulyani Jual Surat Utang Global Rp 40 Triliun

Skema Pembiayaan Inovatif Dorong Pembangunan Infrastruktur — Infrastruktur menjadi fokus Pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Hal itu tercermin melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada (APBN)

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati kembali menerbitkan sukuk global. Hanya saja surat utang berbasis syariah yang diterbitkan kali ini merupakan green sukuk (sukuk hijau) dengan tenor 5 tahun dan 10 tahun dengan nilai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 40,8 triliun (kurs Rp 13.600 per dolar AS).

Sri Mulyani menjelaskan, nilai penerbitan green sukuk dengan tenor 5 tahun sebesar US$ 1,25 miliar dan yang 10 tahun nilainya sebesar US$ 1,75 miliar. Sukuk ini akan didaftarkan pada Bursa Saham Singapura dan NASDAQ di Dubai dengan pelaksanaan setelmen pada 1 Maret 2018.

"Ini merupakan green sukuk pertama kalinya dan juga di dunia yang dilakukan oleh pemerintah atau negara," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Green sukuk yang dinamakan Wakalah ini ditetapkan pada 22 Februari 2018 dengan imbal hasil (yield) sebesar 3,75 persen untuk tenor 5 tahun dan 4,4 persen untuk tenor 10 tahun. Sukuk ini juga memiliki rating investment grade oleh tiga lembaga pemeringkat dunia yaitu, Moody's, Standard and Poors's (S&P), serta Fitch Ratings.

Sri Mulyani menambahkan dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk ini akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek yang bersifat green atau ramah lingkungan di Indonesia.

Proyek proyek tersebut, dikatakannya terbagi dalam empat Kementerian atau Lembaga, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian.

Untuk Kementerian PUPR, beberapa proyek yang akan mendapatkan pendanaan seperti pengelolaan drainase di perkotaan. Sementara proyek di Kementerian Perhubungan adalah proyek pembangunan fasilitas infrastruktur kereta api.

Selain itu di Kementerian ESDM, proyek yang akan didanai dari sukuk ini adalah pembangunan infrastruktur energi yang ramah lingkungan. Sedangkan di Kementerian Pertanian seperti pembangunan saluran irigasi.

"Ini juga sekaligus memanfaatkan momentum antusiasme investor terhadap investasi di Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Alokasi penerbitan green sukuk tenor 5 tahun sebanyak 32 persen didistrubusikan untuk investor syariah (Timur Tengah, dan Malaysia. Selanjutnya sebesar 10 persen di Indonesia, 25 persen di Asia (kecuali Indonesia dan Malaysia), 18 persen di Amerika Serikat, dan 15 persen di Eropa.

Sedangkan untuk tenor 10 tahun akan didistribusikan untuk investor Timur Tengah dan Malaysia sebesar 24 persen, Indonesia 10 persen, Asia 12 persen, Amerika Serikat 22 persen, dan 32 persen di Eropa.