RPP Gaji PNS: Presiden Bisa Kantongi Rp 6,6 Miliar per Tahun

Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: 73,2 juta

Jika dihitung selama 12 bulan atau setahun, penghasilan yang bisa didapat: Rp 878 juta

5. Gubernur dan Hakim Anggota MA

Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 80,7 juta

Jika dihitung selama 12 bulan atau setahun, penghasilan yang bisa didapat: Rp 922 juta

6. Wakil Menteri, Wakil Kepala POLRI, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota BPL dan Hakim Agung MA

Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 80,7 juta

Jika dihitung selama 12 bulan atau setahun, penghasilan yang bisa didapat: Rp 968 juta

7. Duta Besar Luar Biasa Berkuasa, Ketua Komisi di DPR, Ketua Komisi di DPD, Ketua Muda MA, dan Hakim Konstitusi

Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: RP 84,5 juta

Jika dihitung selama 12 bulan atau setahun, penghasilan yang bisa didapat: Rp 1,01 miliar

Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 88,3 juta

Jika dihitung selama 12 bulan atau setahun, penghasilan yang bisa didapat: 1,06 miliar

9. Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA dan MK

Asumsi Penghasilan yang bisa didapat: Rp 92,2 juta

Jika dihitung selama 12 bulan atau setahun, penghasilan yang bisa didapat: Rp 1,1 miliar

Asumsi Penghasilan tahunan yang bisa didapat: Rp 4,64 miliar

Wakil Presiden menerima penghasilan Rp 368,9 juta per bulan dengan indeks penghasilan 64.000. Jika dikali 12 bulan, maka pendapatannya mencapai Rp 4,64 miliar.

Asumsi Penghasilan tahunan yang bisa didapat: Rp 6,64 miliar

Untuk level Presiden, indeks penghasilan pejabat negaranya mencapai 96.000. Dengan indeks tersebut, maka penghasilan Presiden per bulan mencapai Rp 553,4 juta. Jika dikali 12 bulan, maka pendapatannya mencapai Rp 6,64 miliar.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengakui memang tengah melakukan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai penggajian PNS.

Pembahasannya sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu. Dalam pembahasan RPP tersebut memang dipaparkan berbagai asumsi penghasilan berbagai golongan PNS jika RPP tersebut nanti disahkan.

"Itu memang bahan rapatnya, dan itu juga masih siulasi dan sampai sekarang masih dalam pembahasan," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman kepada wartawan, Jumat (9/3/2018).