AIIB Bakal Danai Dua Proyek Infrastruktur di RI

20160525-Pembangunan MRT-Jakarta- Yoppy Renato — Salah satu titik proyek pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis, (25/5/2016). Ahok berharap investor bisa ikut bergabung bantu percepat pembangunan infrastruktur DKI. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) akan kembali mengucurkan pinjaman untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Sebelumnya, AIIB telah mendanai tiga proyek di Indonesia.

Wakil Presiden AIIB, Luky Eko Wuryanto mengatakan, pihaknya akan kembali mendanai dua proyek infrastruktur di Indonesia, yaitu irigasi dan pembangunan infrastruktur dasar di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia menuturkan, AIIB akan memberikan pembiayaan untuk perbaikan sistem irigasi di Indonesia untuk irigasi.

"Dulu ada beberapa program, program ini ingin diperbaiki. Ini pola perbaikannya, kita identifikasi dulu masalahnya kalau dulu ada beberapa isu enggak jalan kita coba. Daripada bangun irigasi baru lagi, kalau sistem enggak diperbaiki kan enggak bagus. Jadi diperbaiki sistemnya dulu nanti kalau lebih baik dan bisa diterusin baru fisiknya. Jadi kalau dari segi uang enggak banyak sih," ujar dia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).

Untuk Mandalika, diperkirakan AIIB akan memberikan pinjaman senilai US$ 240 juta. Sedang untuk proyek irigasi sebesar US$ 200 juta. Namun hal tersebut tergantung dari angka yang akan diajukan pemerintah Indonesia nanti.

"Saya enggak tahu yang diajukan karena bukan urusan saya. Tapi intinya belum kepikiran fisiknya masih ke improvement sistemnya," kata dia.

Menurut dia, selama dua tahun terakhir, AIIB juga telah mengucurkan pinjaman bagi Indonesia untuk tiga proyek‎ yaitu perbaikan kawasan kumuh di perkotaan (urban slum upgrade), pembangunan DAM dan pembangunan infrastruktur daerah atau regional.

‎"Saya enggak tahu jumlahnya, tapi sepertinya urban slum US$ 200 juta. DAM improvement itu US$ 100-an. Satu lagi, PT SMI itu US$ 100-an juga. Jadi total US$ 400 juta," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembangunan Infrastruktur Era Presiden Jokowi

2 dari 2 halaman

3 Proyek Infrastruktur Didanai AIIB

Proyek Double Double Track — Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan double-double track (DDT) Manggarai-Jatinegara, Jakarta, Kamis (30/11). Pengembangan infrastruktur kereta api tersebut merupakan bagian dari rencana transportasi nasional. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) mendanai tiga proyek di Indonesia, yakni proyek perbaikan kawasan kumuh di perkotaan (urban slum upgrade), pembangunan waduk, dan pembangunan infrastruktur daerah atau regional. Proyek tersebut termasuk dalam 13 proyek yang dibiayai AIIB senilai US$ 2,2 miliar atau setara Rp 29,26 triliun (kurs Rp 13.300 per dolar AS).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan selama dua tahun berdiri, AIIB telah menyalurkan pembiayaan senilai US$ 2,2 miliar untuk 13 proyek di negara-negara anggota AIIB. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di 80 negara anggota.

"Dari nilai US$ 2,2 miliar dan 13 proyek, ada tiga proyek infrastruktur Indonesia yang dibiayai, yaitu urban slum upgrade, waduk, dan infrastruktur regional. Ada yang nilainya US$ 125 juta dan US$ 100 juta. Jadi Indonesia termasuk paling menonjol," katanya di Jakarta, seperti ditulis Selasa 20 jUNI 2017.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai menghadiri Sidang Tahunan AIIB ke-II di Jeju, Korea Selatan, pada 16-17 Juni. Sidang Tahunan ini mengangkat tema Sustainable Infrastructure yang dihadiri para menteri dan perwakilan dari 80 negara anggota, organisasi internasional, lembaga kemasyarakatan, akademikus, dan sektor swasta.

Sri Mulyani hadir untuk menjalankan kapasitasnya sebagai Gubernur Indonesia di AIIB. "Indonesia kan salah satu founding member. Tahun lalu saat didirikan, jumlah anggota 57 negara, tapi sekarang ada 23 anggota baru, seperti Amerika Latin, Afrika dan akan tambah tiga lagi anggota, sehingga jumlahnya semakin mendekati 100 anggota," terangnya.

Lebih jauh Sri Mulyani menekankan pentingnya membangun infrastruktur yang berkelanjutan guna meningkatkan konektivitas antardaerah, bahkan negara. Tak kalah penting, menarik dana swasta sebanyak mungkin sebagai sumber pembiayaan infrastruktur, selain dari investasi pemerintah.

"Bangun infrastruktur yang sustainable, ramah lingkungan, dan menarik swasta butuh berbagai macam intervensi, kebijakan harus baik. Jadi memulai dengan mengumpulkan preparation project fund, sama seperti Kemenkeu membangun dana persiapan infrastruktur," ia menjelaskan.

lndonesia juga menyampaikan beberapa arahan kepada AIIB, antara lain supaya AIIB dapat memenuhi kebutuhan finansial di kawasan dalam pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga multilateral dalam proyek infrastruktur, khususnya proyek berskala besar.

Selain itu, AIIB diharapkan dapat membiayai proyek-proyek stand-alone dan membantu negara-negara berkembang dalam persiapan proyek melalui Special Funds.

Presiden AIIB, Jin Liquin menekankan perlunya pembangunan infrastruktur di Asia yang berkelanjutan dan upaya AIIB untuk mencapai strategi tematik prioritasnya, yaitu sustainable infrastructure, mobilizing private capital, dan cross border connectivity.

Menkeu Sri Mulyani melakukan beberapa pertemuan bilateral di sela-sela Governors’ Session dengan beberapa gubernur, yaitu dengan Gubernur Korea Selatan yang juga Deputy Prime Minister serta Menkeu dan Strategi Dongyeon Kim; Menkeu Tiongkok Xiao Jie; dan Menkeu Sri Lanka Mangala Samarawera.

Juga dengan Menkeu Filipina Carlos Dominguez lll; Menkeu Georgia Dimitry Kumsishvili; Wakil Menkeu Selandia Baru Gabriel Makhlouf; dan Wakil Menkeu Timor Leste Helder Lopes.

Pada pertemuan dengan Menkeu Tiongkok Xiao Jie, Sri Mulyani membicarakan Belt and Road Initiative serta kerja sama di bidang perpajakan. Kedua menteri sepakat untuk mendukung kedua agenda yang menjadi prioritas kedua negara dalam mendorong perekonomian regional dan nasional, dan detail kedua agenda akan ditindaklanjuti di tingkat teknis.

Selanjutnya, pada pertemuan dengan Menkeu Sri Lanka Mangala Samarawera, Menkeu Sri Mulyani mendukung peningkatan kerja sama antara kedua negara, khususnya keinginan Sri Lanka untuk bertukar pengalaman dengan lndonesia dalam pelaksanaan reformasi fiskal dan sektor keuangan.