Terganjal Aturan, Baru 4 Situ Pencegah Banjir yang Tersertifikasi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya melakukan sertifikasi situ sebagai aset pencegah terjadinya banjir Jakarta. Namun begitu, ada beberapa kendala yang harus dihadapi, mulai dari regulasi hingga permasalahan lahan.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Jarot Widyoko menyatakan, dari total 206 situ yang ada di Jabodetabek, baru empat saja yang berhasil disertifikasi.

"Proses sertifikasi situ memang tidak mudah. Dari 27 situ pada 2017 yang coba didaftarkan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), baru empat situ yang sertifikatnya sudah terbit," kata Jarot dalam kunjungan ke Situ Pengasinan, Depok, Senin (12/3/2018).

Sertifikat untuk situ, ujarnya, memiliki syarat-syarat yang sama seperti aset negara lainnya, semisal tanah. Hal itu dimaksudkan agar bisa aman dari usaha pengambilan lahan oleh pihak lain.

Kementerian PUPR sejak tahun lalu sudah mendata dan melakukan pengadministrasian keberadaan situ di area Jabodetabek. Upaya itu mendapatkan hasil, di mana ada sebanyak 206 situ yang tersebar, di mana mayoritas berlokasi di Kabupaten Bogor, yakni sebanyak 96 situ.

Jarot menyatakan, pada tahun ini, Kementerian PUPR sedang berusaha memroses 32 situ untuk mendapatkan sertifikat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 situ berada di Jawa Barat, serta enam lainnya di Banten.

Namun begitu, dia mengaku, pemerintah masih harus menemui beberapa kendala, seperti regulasi sampai ketakutan akan tuntutan hukum dari pihak yang merasa lahannya diambil alih.

"Seperti ketika mengajukan sertifikat situ ke Badan Pertanahan Nasional. Syaratnya ternyata sama dengan warga yang hendak mengajukan sertifikat, seperti perlu adanya surat pernyataan, tidak dalam sengketa," pungkas Jarot.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini: