Sukses

Giat Bangun Infrastruktur, Sri Mulyani Ingatkan Soal Aspek Sosial

Terkait kesulitan dalam pembangunan infrastruktur, Sri Mulyani menjelaskan, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan, aspek dan dampak sosial dari kelanjutan pembangunan proyek infrastruktur merupakan hal yang perlu jadi perhatian. Peran itu yang dapat diambil Community of Practice (CoP).

CoP yang dimaksud merupakan komunitas atau perkumpulan dari berbagai akademisi dan pelaku industri infrastruktur, yang memberikan saran agar kecelakaan kerja dalam suatu proyek tidak terus berulang.

"This Community of Practice ini harus banyak bersuara. Jangan biarkan provokator bersuara membuat hoax. Kalau dikritik secara teknikal sih tak apa," kata dia saat acara Nawabakti PT Sarana Multi Infrastruktur 2018 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Sri Mulyani mencontohkan dampak sosial pada proyek infrastruktur, adalah saat sebuah desa terpaksa dibelah karena adanya pembangunan jalan tol. Proyek ini ikut mengubah aktivitas sosial dan ekonomi warga desa tersebut.

"Dan karena Indonesia sedang giat membangun infrastruktur, saya berharap, bahwa wadah untuk Community of Practice itu bisa ditingkatkan," ujar dia.

Terkait kesulitan dalam pembangunan infrastruktur, Sri Mulyani menjelaskan, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi.

"Saya tidak percaya kalau ada orang yang bilang membangun infrastruktur itu mudah. Tetapi kesulitan ini tak harus menjadikan kita tidak membangun dan tidak berani melakukan tindakan," jelas dia.

"Presiden selalu katakan, kita harus berani melakukan keputusan dan harus mengkalkulasikan resikonya. Karena Infrastructure is a very serious business," pungkas dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Butuh 70 Persen Dana Investasi dari Swasta

Pendanaan kerap kali jadi masalah dalam suatu proyek pembangunan infrastruktur. Selain faktor keuangan pemerintah juga akan memperhitungkan dua aspek lainnya dalam proyek infrastruktur, yakni legal dan kelembagaan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, APBN hanya mampu membiayai proyek sebesar 30 persen saja. Selebihnya, pemerintah akan mengandalkan peran pihak swasta terkait dana investasi.

"Kita membutuhkan 70 persen dana investasi dari pihak swasta. Oleh sebabnya, kita harus mendayagunakan swasta, baik nasional maupun asing," ungkapnya dalam acara Nawabakti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2018 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

Dia menambahkan, ada dua aspek di luar sisi finansial yang harus diperhatikan soal pembiayaan proyek infrastruktur, yaitu aspek legal dan aspek kelembagaan. Ketiga aspek tersebut, menurutnya, harus bisa dikoordinasikan secara komprehensif.

Dalam pemaparan, dia turut memberikan contoh terkait pendanaan proyek LRT Jabodebek. Mulanya, pemerintah akan memanfaatkan dana seutuhnya dari APBN. Lewat campur tangan SMI, akhirnya perkara biaya bisa dikombinasikan dari penyertaan modal negara (PMN), serta investasi PT KAI dan Adhi Karya Tbk.

Budi pun mengatakan, aspek-aspek seperti legal dan kelembagaan adalah hal yang baru bagi kementerian teknis. Selanjutnya, ia ingin mendorong peran investasi swasta ke dalam proyek infrastruktur yang melibatkan pemerintah daerah.

"Saya yakin, pemerintah daerah juga ingin banyak mengetahui bagaimana kita memberikan kesempatan pendanaan melalui swasta ini," pungkas dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.