Di Detik Terakhir 2012, Obama dan Kongres Setujui Fiscal Cliff

Di detik-detik terakhir pergantian tahun, akhirnya Presiden Barack Obama dan kongres memutuskan untuk menghindari ancaman jurang fiskal (fiscal cliff).  Hal ini menyelamatkan rakyat AS dari ancaman kenaikan pajak yang curam.

Fiscal cliff adalah sebutan untuk masa berakhirnya UU pembebasan pajak dan pengaturan pengeluaran belanja negara yang dibuat pemerintahan George W. Bush dan berakhir masa periodenya pada 31 Desember 2012. UU yang dibuat saat itu berupa pemotongan pajak baik untuk gaji karyawan atau perusahaan.

Menurut Pimpinan Partai Independen, Joe Lieberman, kesepakatan ini cenderung terlambat
bagi kongres karena dibutuhkan waktu untuk menerbitkan Undang-undang (UU) yang menghentikan kenaikan pajak senilai US$ 600 miliar dan pemotongan pajak yang harusnya berlaku secara otomatis pada 1 Januari 2013.

Namun karena merupakan hari libur, maka pemerintah masih memiliki waktu guna menyusun aturan serta menyetujui langkah menghindari kebijakan fiskal ini.

Partai Republik menyayangkan aksi Presiden Barack Obama yang hanya memotong sedikit pengeluaran pemerintah sebagai solusi mengurangi defisit anggaran AS.

Partai itu juga menggagalkan kenaikan pajak pada pendapatan rumah tangga sebesar US$ 450 ribu per tahun yang merupakan bagian antara kesepakatan Wakil Presiden, Joe Biden dan Pemimpin Minoritas Partai Republik, Mitch McConnell.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat John Boehner menyatakan pihaknya bakal mempertimbangkan putusan tersebut apabila disahkan oleh pimpinan partai.

"Kami akan menghormati komitmen dari kesepakatan itu. Kami juga masih mempertimbangkan apakah akan menerima sepenuhnya atau ada hal-hal yang mesti diubah segera oleh anggota kami," papar Boehner dalam pernyataannya yang dilansir dari Reuters, Selasa (01/01/2013).

Kesepakatan mengenai penghentian pajak itu juga berlaku bagi kalangan menengah dan tidak hanya untuk kalangan borjuis.

Sementara untuk perjanjian pemotongan belanja, baik yang berasal dari lembaga pertahanan dan non pertahanan akan ditunda selama dua bulan. (FIK/NDW)