Kadin: Anggaran Pembangunan Perbatasan Tak Ada Apa-apanya

Perhatian pemerintah pada kawasan perbatasan hingga kini masih sangat minim. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013, pemerintah hanya mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan sebesar Rp7,8 triliun.

Alokasi anggaran itu dianggap terlalu kecil untuk menanggung beban pembangunan di 111 kecamatan dari 12 provinsi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan, Endang Kesumayadi, mendesak pemerintah untuk lebih serius dengan pembangunan di perbatasan. Masalah ini dianggap persoalan sensitif yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.

"Anggaran dari pemerintah yang Rp7,8 triliun itu bukan setengah hati lagi, tapi tidak ada apa-apanya," kata Endang, Rabu (27/2/2013).

Endang menyayangkan sikap pemerintah yang kurang peduli pada masyarakat di perbatasan. Padahal kontribusi masyarakat di kawasan antar negara pada pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup besar.

Sebagai contoh, Kalimantan Timur sebagai lumbung minyak nasional setiap tahun memberikan kontribusi pada pendapatan negara sebesar Rp 497 triliun. Kenyataannya, masyarakat di perbatasan Kalimantan Timur tidak pernah cukup menikmati bahan bakar minyak (BBM).

"Jika subsidi BBM tahun ini, 10%-nya saja kita kasih ke wilayah perbatasan, mereka sudah cukup 'sejuk' menikmati. Daripada pindah negara," imbuh dia.

Untuk mencegah munculnya isu kedaulatan, kalangan pengusaha yang tergabung dari Kadin Indonesia turut membantu pemerintah dengan menanamkan investasi di wilayah perbatasan dengan alokasi Rp 5 triliun. (Est/Shd)