Dekat Malaysia, Pembangunan Kaltim dan Kalbar jadi Prioritas

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bakal menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam upaya akselerasi pembangunan infratruktur di wilayah perbatasan darat di Indonesia. Adapun wilayah perbatasan yang menjadi prioritas yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Dari keempat kawasan perbatasan itu, pembangunan di kawasan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Barat (Kalbar) akan menjadi prioritas dianggap paling riskan. Kedua wilayah itu diketahui langsung berhadapan dengan wilayah kedaulatan Malaysia.

"Daerah Nunukan, Tarakan, Malinau, anggaran pendapatan dan belanja daeraha (APBD)-nya di atas Rp 1,5 triliun. Disana mereka ini penghasil batubara, minyak, tapi listriknya sering mati. Mereka penghasil BBM, tapi harganya mahal. Ya kita maklum, di Malaysia semua disubsidi," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan, Endang Kesumayadi, Rabu (27/2/2013).

Untuk empat kawasan perbatasan tersebut, Kadin Indonesia mengaku siap menginvestasikan Rp 5 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur.  Khusus untuk kawasan Kalimantan, Kadin akan memprioritaskan pembangunan di Nanga Badau dan Entikong untuk pembangunan pelabuhan.

"Untuk memperlancar proses ekspor impor. Kemudian kita juga akan investasi mesin pengolahan karet di Kapuas Hulu. Kalimantan Barat ini salah satu kebun sawit terbesar di Indonesia," jelas Endang.

Kadin menilai, sektor usaha yang paling potensial dikembangkan di daerah perbatasan diantaranya pertanian dan kelautan. Pulau Sebatik  yang terletak di sebelah timur laut Kaltim selama ini mampu memproduksi 200 ton ikan setiap harinya.

"Sektor pertambangan belum kita lirik, karena kita belum tahu berapa defisitnya, maka kita belum bisa tentukan langkah apa," kata Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Kementerian Dalam Negeri, Suhatmansyah Is.

Mengenai kerjasama dengan KADIN, Suhatmansyah menuturkan organisasi para pengusaha itu memiliki unit organisasi yang memperhatikan penanganan urusan wilayah perbatasan. Dalam kerjasama ini, BNPP berpesan agar KADIN memprioritaskan pemberdayaan pengusaha setempat dan tidak terburu-buru mengambil pebisnis dari luar pulau atau Jakarta. (Est/Shd)