Administrasi Tak Beres Bikin Anggaran Tiga Kementerian Belum Cair

Di saat realisasi anggaran 2013 telah berjalan, pemerintah justru belum memberi lampu hijau untuk mengucurkan anggaran program kerja untuk tiga kementerian atau lembaga.

Kondisi itu akibat pembahasan rencana kerja dari kementerian tersebut masih tengah diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menteri Keuangan (Menkeu), Agus Martowardojo menyebutkan ketiga kementerian itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Tiga kementerian itu masih belum bisa menjalankan anggarannya sesuai dengan harapan, terutama anggaran untuk program kerja selama setahun ini. Mereka hanya bisa merealisasikan biaya operasional rutin dan pegawai saja," ujar dia, Jumat (1/3/2013).

Agus melanjutkan, proses administrasi program dan kebijakan tersebut masih harus diselesaikan antara kementerian dengan DPR.

Sejatinya, penyerapan anggaran dari Kementerian sudah mulai berjalan pada Maret ini. Namun lantaran penelaahan anggaran program kerja melewati batas yang seharusnya selesai di akhir Oktober lalu, sehingga realisasi anggaran terpaksa molor.

"Proses anggaran idealnya dari pembahasan pagu indikatif, dan disetujui setelah sidang Paripurna di akhir Oktober. Setelah itu, ada penelaahan di Kemenkeu semua hal yang disetujui di sidang tersebut apakah dokumen atau program kerja itu sesuai dengan undang-undang," jelas dia.

Selanjutnya, Agus menambahkan, Keputusan Presiden (Kepres) akan terbit pada akhir November terkait rincian anggaran belanja dari pemerintah pusat. Dan akhirnya akan kembali diterbitkan dipa untuk diberikan kepada masing-masing pimpinan Kementerian oleh Presiden.

"Kepres sudah rilis, tapi kementerian tersebut belum juga merampungkan proses siklus anggaran. Sehingga ini yang menjadi penghambat," papar dia.

Namun dia mengaku, progres Kemendikbud selangkah lebih maju dibanding Kemenpora dan Kemenag. "Kemendikbud sudah menyelesaikan pembahasan antara lembaga dan DPR, meski masih ada 9 dari 10 program yang masih di blokir karena mengalami perubahan," lanjut Agus.

Begitupula dengan status seluruh program Kemenpora yang tercatat masih diblokir. Sementara program Kemenag baru melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada Februari lalu.

Dia menerangkan, pihaknya telah mengkaji program dari kementerian agar sesuai dengan aturan. Dan akan ditindaklanjuti bersama Komisi X serta merevisi anggaran supaya bisa direalisasikan dalam waktu dekat. (Fik/Nur)