Tak Capai Kesepakatan, Obama Pangkas Anggaran AS Rp 816 Triliun

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, akhirnya harus menandatangi surat keputusan yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk memangkas anggaran sebesar US$ 85 miliar setara Rp 816 triliun (kurs Rp 9.600).

Keputusan ini diambil setelah tak tercapainya kesepakatan antara pemerintah AS dengan kubu repubik dalam mencegah pemotongan otomatis yang bisa memicu perlambatan ekonomi AS.

"Tak semua orang akan langsung merasakan sakitnya pemangkasan ini, namun imbasnya sangat nyata. Mulai pekan ini, akan banyak keluar kela menengah yang kehidupannya terganggu dengan berbagai cara," kata Obama dalam keterangan pers seperti dikutip laman Reuters, Sabtu (2/3/2013).

Dengan kebijakan pemangkasan ini, lebih dari separuh anggaran Departemen Pertahanan AS (Pentagon) akan terpengaruh signifikan. Menteri Pertahanan AS, Chuck Hagel bahkan memperingatkan pemotongan anggaran ini mengancam berbagai misi yang tengah diemban pemerintah.

Laman CBSnews melaporkan kebijakan pemangkasan anggaran AS ini akan berdampak pada banyaknya pegawai pemerintah yang terpaksa mengambil cuti. Dampak lainnya adalah berkurangnya anggaran pemerintah AS di bidang pertahanan dan sejumlah program dalam negeri AS.

Beruntung anggaran untuk personil milier dan program pendampingan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah terhindari dari pemangkasan ini.

Sebagai informasi, pertemuan antara Presiden AS dan anggota kongres AS berlangsung kurang dari 4 jam di Gedung Putih, Washington, AS.

Kontan saja kebijakan pemangkasan ini membuat kubu Republik menjadi sasaran kesalahan.

Kubu Republik menyatakan mereka sebetulnya sepakat untuk pemangkasan anggaran namun tidak dengan menaikkan pajak.

"Presiden telah memperoleh persetujuan kenaikan pajak pada 1 Januari," ujar Juru Bicara Kongres AS, John Boehner. Untuk diketahui, pada awal tahun pemerintah AS mendapat tambahan pemasukan US$ 600 miliar dari masyarakat berpenghasilan tinggi.

Boehner menegaskan, kini saatnya bagi Kongres untuk menyelesaikan masalah pengeluaran yang terjadi di Washington (pemerintah).(Shd)