Lebih Irit, BPPT Berharap Pemilu 2019 Pakai Sistem Elektronik

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengusulkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) pada masa mendatang sudah beralih menggunakan elektronik. Peralihan dari sistem Pemilu konvensional ini bisa menghemat anggaran hingga 75%.

Kepala BPPTK, Marzan A Iskandar, menyatakan usulan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu ini sudah pernah diutarakan kepada pemerintah. 

"Usulan kita sementara ini hanya bisa diterima, namun belum bisa direalisasikan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (5/3/2013).

BPPT menyontohkan jika Pemilu konvensional membutuhkan dana Rp 1 triliun, maka penerapan teknologi pada even lima tahunan ini cukup menganggarkan dana sebesar Rp 250 miliar.

Marzan mengakui, usulan penggunaan teknologi dalam Pemilu memang bukan perkara mudah. Pemerintah setidaknya harus mengubah undang-undang tentang Pemilu terlebih dahulu. Tak hanya itu, pemerintah dan BPPT membutuhkan waktu untuk menyelenggarakan Pemilu secara elektronik dengan sukses.

Namun, dia menjelaskan, dengan telah berlakunya kartu tanda pengenal (KTP) elektronik, upaya untuk menggelar Pemilu menggunakan teknologi ini sudah menjadi keharusan. "Seperti Brazil yang sekarang ini sudah melakukan pemilu elektronik," tegasnya.

BPPT berharap pada 2019 mendatang, Pemilu elektronik sudah bisa terealisasi.

Terkait pelaksanaan Pemilu 2014, BPPT mengaku telah dipercaya pemerintah untuk membantu dari segi pelayanan teknologi. Institusi negara ini juga telah meneken nota kesepahaman dengan pemerintah terkait keterlibatan BPPT. "Pada pemilu sebelumnya sebenarnya juga sudah ada MOU, namun kali ini sifatnya untuk lebih secara continue," ujar Marzan. (Yas/Shd)