6 Jurus Perry Warjiyo Jika Menjabat Deputi Gubernur BI

Salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo percaya diri bakal menduduki kursi kosong di jajaran dewan BI. Berbekal pengalaman dan kemampuannya di bidang pengelolaan kebijakan moneter, Perry yang sudah berulang kali dicalonkan tersebut mengusung enam visi misinya.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang berlangsung hari ini di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/3/2013), Perry mengklaim, dirinya banyak menggagas kebijakan makro prudential dan kebijakan moneter lain, seperti sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan internal BI.

"Dengan track record saya yang sudah banyak diakui itu, jika dilimpahkan peran sebagai deputi gubernur BI, saya akan jalankan dengan baik. Karena jabatan adalah amanah," terang Asisten Gubernur BI itu.

Untuk menjawab peran BI paska peralihan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perry menyiapkan enam jurus jitu yang disebutnya sebagai visi dan misi, bila dirinya diangkat menjadi deputi gubernur BI.

Keenam visi misi yang ditawarkan Perry tersebut adalah:

1. Memperkuat kebijakan pengendalian inflasi dan suku bunga agar tetap rendah.

Hal ini dinilai penting untuk mendorong ketahanan ekonomi nasional. Penentuan kebijakan suku bunga harus dipastikan agar inflasi sesuai dengan sasaran. "Efisiensi perbankan mesti dipertahankan agar suku bunga kredit bisa turun ke single digit dalam jangka panjang," tuturnya.

Di samping itu, memperkuat koordinasi dengan pemerintah, termasuk Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi  Daerah (TPID) untuk mengatasi faktor-faktor inflasi, gangguan pasokan, distribusi dan sebagainya.

2. Menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dan valas.

Menurut Perry, pihaknya bakal melakukan stabilisasi nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya, melakukan intervensi di pasar valas, pemberian Suku Bunga Negara (SBN) di pasar sekunder, serta memperdalam pasar valas domestik.

3. Merumuskan kebijakan makro prudential, mencakup pengendalian kredit, penguatan akses keuangan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diintegrasikan dengan kebijakan moneter sehingga mendukung ekonomi Indonesia.

4. Memperkuat peran BI untuk mendorong sektor riil, UMKM maupun ekonomi daerah.

"Ini sudah kami lakukan dengan mendorong PSBI, cluster, dan ekonomi daerah," ucap dia.

5. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK.

Perry mengakui, semua permasalahan berkaitan dengan sistem keuangan tidak bisa diselesaikan oleh BI saja, namun perlu peran serta dengan pemerintah pusat dan daerah.

"Contohnya masalah pengendalian inflasi di TPID, koordinator moneter dan fiskal, dan perkuat kantor BI di daerah supaya mendorong ekonomi daerah," tandasnya.

Koordinasi juga menyangkut komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, pelaku ekonomi, DPR agar kebijakan BI dapat menyerap aspirasi masyarakat.

6. Memperkuat organisasi dan SDM, mengingat peralihan fungsi pengawasan dari BI ke OJK membawa perubahan mendasar dalam organisasi dan SDM di internal BI.

"Langkah ini sudah kami mulai rancang, agar mampu menjalankan ekonomi prudential sehingga dapat menjadi landasan pengembangan SDM. Berapa SDM yang akan ditempatkan di BI maupun OJK, dan pekerjaan itu perlu suatu upaya yang besar," pungkas Perry. (Fik/Shd)