Bangun Instalasi Pengolah Limbah, Pemprov DKI Butuh Rp 85 Triliun

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja tidak memasukan persoalan air baku dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun ke depan.

Keputusan itu diambil karena Pemprov DKI Jakarta masih menghadapi kendala terkait belum jelasnya status PT Palyja. Persoalan lain adalah kesulitan pendanaan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang nilainya mencapai Rp 85 triliun.

"Itu sebenarnya penting, tapi kita masih terbelit dengan PT Palyja itu tadi dan transfer air baku pusat dari Jatiluhur," kata Ahok, sapaan Basuki T Purnama di Balaikota, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Ahok menjelaskan, kebutuhan anggaran sebesar Rp 85 triliun diperlukan untuk pergantian IPAL di seluruh sungai yang mengalir di Jakarta. IPAL itu nantinya akan memasok air bersih dengan mengolah seluruh pembuangan rumah tangga. 

Namun untuk menerapkan langkah itu, Ahok menganggap perlu ada kajian sistem terlebih dahulu. Terlebih menggunakan dana sebesar itu.

Untuk saat ini, pemprov DKI mengaku akan memfokuskan upaya pada upaya reklamasi pulau menjadi sumber pasokan bahan baku. Lewat program Sheet pile (sistem penahan air tanah), ibukota diharapkan bisa mendapatkan sumber air baku dalam 5 tahun ke depan.

"Isu itu mau kita beresin dulu. Baru ada bahan baku termasuk uang itu bisa dipakai untuk IPAL di RPJMD 5 tahun kan? Kalau saat ini tidak sampai," ujar dia.

Selain proyek tersebut, pemprov DKI juga bakal menggandeng pihak swasta untuk memberikan perhatian besar pada persamalah IPAL. Salah satunya adalah PT Taman Impian Jaya Ancol untuk membangun IPAL sendiri.

Diakui Ahok, Pemprov DKI memang belum bisa membuat sendiri pengolahan air baku karena tidak mempunyai bahan baku dan masih terikat dengan PT Palyja. (Shd)