9 Catatan DPR dari Terpilihnya Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo

Komisi XI DPR secar aklamasi akhirnya memilih Perry Warjiyo sebagai deputi gubenur Bank Indonesia (BI) yang baru. Perry yang sebelumnya telah tiga kali dicalonkan oleh presiden, menggantikan posisi Budi Mulya yang telah mengundukan diri.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, Perry Warjiyo layak dipilih karena beliau dianggap mampu menstabilkan laju inflasi.

"Dia bisa paham dan mengerti ilmu moneter, jadi Perry mengerti akan inflasi," kata Harry ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Meski menerima secara aklamasi, Komisi XI DPR memberikan 9 catatan khusus terkait penunjukan Perry tersebut. Kesembilan catatan itu adalah

1.Kebijakan makroprudensial yang dijalan oleh Bank Indonesia harus berpihak kepada kepentingan petani, nelayan, sektor rill dan kepentingan ekonomi nasional.

2.Kebijakan makroprudensial yang dijalankan oleh BI harus mampu mewujudkan kebijakan makroprudensial yang pro growth, pro-poor dan menciptyakan financial inclusion

3. Kebijakan lalu lintas devis yang dijalankan BIh arus lebih mengutamakan kepentingan nasional dan memberikan pembatasan kepada arus modal asing yang bersifat jangka pendek, spekulatif dan fluktuatif

4.Dalam pengelolaan arus modal asing, BI harus memiliki rumusan mengutamakan kepentingan ekonomi nasional

5. Meningkatkan dan memperkuat peranan BI dalam pengelolaan inflasi baik di pusat maupun daerah dengan membentuk direkttorar pengendalian

6. Memperkuat koordinasi antara BI dan pemerintah terkait pengelolaan perubahan nilai tukar ddan tekanan nilai tukar terhadap beban fiskal negara

7. Dalam hal menilai kinerja dewan Gubernur BI harus memiliki dan menetapkan indikator kinerja utama untuk masing-masing anggota dewan gubernur

8. Kebijakan moneter dan makroprudensial yang dijalankan oleh BI berpihak kepada pertumbuhan dan perbankan syariah

9. Mengoptimalkan uipaya menarik hasil devisa ekspor untuk masuk keperbankan dalam negeri melalui optimalissi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) maupun instrumen kebijakan lainnya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian nasional. (Dis/Shd)