JK: Pemerintah Jangan Cuma Ngomong Saja Soal Harga BBM Subsidi

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menghimbau pemerintah agar berani mengambil keputusan untuk menaikankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pria yang akrab disapa JK ini menuturkan sebaiknya pemerintah tidak hanya berbicara, tapi harus melakukan tindakan terkait kebijakan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, mengambil keputusan dalam hal kenaikan harga BBM bersubsidi resikonya lebih kecil ketimbang menaikan harga minyak tanah, karena minyak tanah sangat menyangkut dengan kepentingan rakyat kecil.

"Ini sudah jadi pembicaraan tahunan, dua tahun, boleh bicara apa saja, tapi jangan lupa silahkan laksanakan, yang mengkhawatirkan minyak tanah, BBM ini kan kecil," kata Jusuf Kalla, Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Kebijakan menaikkan harga merupakan keputusan yang adil. Menurut JK, masyarakat tidak akan berkeberatan karena masyarakat pernah mengalami kenaikan harga hingga Rp 6.000 per liter. Ia  juga menuturkan  tidak ada keputusan yang tidak mengandung resiko.

Keputusan menaikan harga juga memiliki resiko lebih kecil ketimbang menahan harga BBM sehingga membuat beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih berat.

"Kenaikan menjadi Rp 6.000 per liter itu sudah pernah. Tidak ada keputusan yang tidak ada resiko, tidak menaikan resikonya lebih besar," jelasnya.

Kalla menilai pemerintah saat ini tidak berani mengambil keputusan untuk menaikan harga BBM. Namun JK membantah ketidakberanian Pemerintah bukan karena mendekati ajang Pemilihan Umum (Pemilu).

"Pemerintah tidak berani, ekonomi jangan lihat tahun Pemilu. Dulu 2008 menjelang Pemilu tidak ada soal, buktinya dengan beliau kita berani tiga kali naikkan harga BBM," pungkasnya. (Pew/Ndw)