Kantor BUMN di Demo Buruh, Dahlan Ngacir ke DPR Bahas Outsourcing

  • Ekonomi
  • 0
  • 10 Apr 2013 09:20

dahlan-iskan-sering-mangkir-130402b.jpg
Sebanyak 15 ribu buruh outsourcing yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) bakal melakukan aksi demonstrasi di depan empat kementerian, termasuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun ternyata orang nomor 1 di Kementerian BUMN, Dahlan Iskan pada pagi ini tidak ada di kantornya.

Pada pukul 10.00 WIB, mantan Bos PT PLN (Persero) ini menyambangi rumah rakyat guna melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR tentang nasib karyawan outsourcing di BUMN.

"Iya. Insya Allah, Pak Dahlan datang ke DPR," ungkap Kepala Humas BUMN Faisal Halimi saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (10/4/2013).

Menurut pantauan Liputan6.com sekitar pukul 08.00 WIB, aparat kepolisian dan satpol Pamong Praja (PP) sudah berjaga-jaga di depan kantor Kementerian BUMN.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal sebelumnya menyatakan sebanyak 15 ribu buruh outsourcing sejabodetabek hari ini bakal turun ke jalan menyuarakan tiga aspirasi yang menjadi tuntutan kepada pemerintah. Para buruh ini akan menggelar long march menuju empat kementerian sejak pukul 10.00 WIB.

Keempat kementerian yang disambangi puluhan buruh yaitu Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

"Titik kumpul pukul 10.15 di Bundaran HI, lalu long march ke Kemenkokesra sekitar pukul 11.00-13.30 dan di jam yang sama ada buruh yang demo di Kementerian BUMN. Serta dilanjutkan kembali pada pukul 14.00-17.00 di Kemenkes serta Kemenakertrans," jelas dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Sebanyak 15 ribu buruh ini, menurut Sekjen KSPI Muhammad Rusdi terdiri dari buruh outsourcing anggota KSPI sekitar 700 orang, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), KSPSI dan 1.000 buruh outsourcing BUMN di perusahaan PT PLN Persero, PT Telkom Tbk, PT Pertamina Persero dan PT Pelni Persero.

"Kami menuntut tiga hal kepada pemerintah, yakni pertama, implementasi jaminan kesehatan seiring realisasi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014. Karena sekitar 95 juta jiwa penduduk Indonesia belum tersentuh mendapat jaminan kesehatan dalam bentuk Jamkesda, Taspen, Jamkesmas, dan lainnya," jelas dia saat dihubungi Liputan6.com secara terpisah.

Kedua, lanjut Rusdi, meminta kepada pemerintah merevisi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai basis penetapan upah minimun dari 60 item di 2012 menjadi 84 item pada 2013.

"Dan terakhir mendesak Dahlan Iskan untuk segera menghapus outsourcing di BUMN, mengingat perusahaan pelat merah seharusnya memberikan contoh yang baik kepada perusahaan lain," tegasnya.
 
Dia berharap, seluruh menteri di empat Kementerian itu dapat memberikan respon positif terhadap tuntutan tersebut. Pasalnya, saat ini buruh outsourcing dan KSPI hanya meminta komitmen dari pemerintah agar serius merealisasikan tiga tuntutan itu sebelum Agustus 2013.

"Kami berikan waktu selambat-lambatnya sebelum Agustus, pemerintah sudah dapat mempekerjakan buruh outsourcing BUMN menjadi karyawan tetap, seluruh masyarakat Indonesia harus ter-cover dengan jaminan kesehatan serta revisi KHL. Sebab di September ini akan ada diskusi soal UMP, jadi sebelumnya sudah harus segera kelar," ucapnya.

Jika tak dipenuhi, Rusdi memastikan bakal menggelar aksi demo beberapa kali lipat lebih besar dari 10 April ini ke Presiden dengan menerjunkan massa sekitar 500 ribu buruh.

"Kalau tidak digubris juga, kami akan kembali mogok massal bersama 10 juta buruh, pekerja dan rakyat pada 16 Agustus 2013 bertepatan saat Presiden membacakan laporan nota keuangan," pungkas dia.  (Ndw)

Terpopuler