JK Ngeri Muncul Kekacauan Imbas Kebijakan 2 Harga Premium

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengkhawatirkan munculnya kekacauan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jika  pemerintah merealisasikan pembedaan harga premium untuk pemilik kendaraan pribadi.

"Adanya dua harga BBM subsidi (premium dan solar) dan dua jenis SPBU akan menimbulkan masalah teknis di lapangan, terutama kekacauan saat penyaluran BBM tersebut. Di mana-mana kalau ada dua 'halte' pasti akan kacau," tegas Pria yang biasa disapa JK di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Menurutnya, kebijakan BBM sebetulnya perkara mudah namnu pemerintah sendiri yang mempersulitnya. Salah satu opsi mudah yang bisa diambil pemerintah itu adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. "Itu cara yang paling gampang dan merata," ujar dia.

Kalla membantah jika kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi bakal berdampak signifikan pada laju inflasi. Keyakinan itu merujuk pada dampak minim yang dihasilkan BBM pada indlasi.

"Yang dulu meninggikan inflasi itu minyak tanah, tapi kan sekarang sudah jarang. Jadi tidak ada lagi masalahnya," paparnya.

Saat ini, ujar pengusaha asal Makassar ini, penyebab inflasi justru berasal dari produktivitas yang menurun serta biaya operasional yang membengkak.

"Kalau solar tidak ada lalu truk berkurang, mengakibatkan produktivitas turun. Itu yang justru menimbulkan inflasi. Kalau truk tidak jalan, cost naik dan inflasi pasti ikut melambung," ucap dia.

Orang nomor dua pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009 itu menceritakan pengalamannya saat pemerintah saat itu memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi di tahun 2008.

"Kami naikkan harga BBM dua hari sebelum puasa, karena pertimbangannya biar tidak ada demo dan konsumsi BBM subsidi saat puasa biasanya berkurang. Menurut kami saat itu, kenaikan harga BBM adalah cara yang paling simpel," terang dia.

Namun, penetapan kebijakan tersebut perlu lanjutnya, harus kembali disosialisasikan kepada rakyat secara transparan dan waktu yang tepat.

"Cara menjelaskan ke rakyat harus tepat. Terangkan bahwa pengurangan subsidi bagi orang kaya bakal dialihkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya," pungkas JK. (Fik/Shd)