Pengusaha: Rencana Buruh Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Itu Aneh

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan rencana satu juta buruh melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mobil pribadi merupakan hal yang aneh.

Menurut Wakil Sekretaris Umum  Apindo Franky Sibarani, langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi bagi pemilik kendaraan pribadi harus didukung karena masuk kategori masyarakat golongan mampu

"Justru aneh, kalau lihat dari buruh sedikit aneh kalau nggak mendorong keputusan, bahkan gaungnyakan subsidi orang kaya itu dicabut," pungkas Frangky di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (22/4/2013).

Dia menyarankan sebaiknya pemerintah segera merealisasikan rencana kenaikan harga BBM subsidi untuk mobil pribadi sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter. Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat karena memangkas subsidi untuk orang mampu dan tetap memberikan subsidi untuk rakyat kecil.

"Lakukan saja, apapun ada konsekuensi, dan jangan berlama-lama," kata Franky.

Sekadar informasi, sebanyak satu juta buruh dari berbagai organisasi akan berunjuk rasa memperingati hari buruh dunia atau May Day. Aksi itu akan digelar serentak di 20 provinsi pada 1 Mei mendatang. Salah satu isu yang diusung adalah penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)

"Serentak akan dimulai pukul 09.00 Wib di 20 provinsi," kata Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir di Jakarta, Senin (22/4/2013).

Aksi ini rencananya akan diikuti oleh buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSBSI, dan organisasi buruh non-konfederasi, yaitu DPTNTSK, Serikat Pekerja Aspek Indonesia, SPIN, dan SBI.

Khusus di Jakarta, aksi May Day akan diikuti oleh 200 ribu buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Para buruh ini akan berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan sejumlah lokasi lainnya.

"Kami akan menutup dua ruas jalan Sudirman-Thamrin yang akan berpusat di Bundaran Hotel Indonesia dan langsung melakukan aksi di depan Istana Presiden," ungkap Mudhofir.

Selain Istana Merdeka, para buruh juga akan mendatangi Kantor Kementerian dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Dari 200 ribu buruh itu akan dipecah kembali, ada yang berorasi langsung di DPR dan juga akan ada yang beraksi di 4 kementerian terkait yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BUMN, dan dan Kemenkosra," ujarnya. (Pew/Ndw)