Sukses

Tunggu Menkeu Baru, Nasib Jembatan Selat Sunda Masih Terbengkalai

Kendati telah muncul Plt Menkeu pengganti Agus Martowarodojo, nasib mega proyek jembatan selat sunda masih diliputi ketidakpastian. Proyek bernilai Rp 200 triliun ini harus menunggu Menkeu definitif yang baru.

Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) masih menimbulkan tanda tanya besar terhadap nasib megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Pasalnya, dari dua pejabat, yakni Agus Martowardojo dan Hatta Rajasa masih bungkam terkait realisasi mega proyek yang diperkirakan menelan dana hingga Rp 200 triliun tersebut.
 
"Tidak mau komentar soal JSS karena waktunya kurang tepat," ungkap mantan Menkeu, Agus Martowardojo sebelum meninggalkan Gedung Kemenkeu, Senin (22/4/2013). 
 
Bahkan Plt Menkeu, Hatta Rajasa yang baru saja melakukan serah terima, justru menyerahkan urusan JSS kepada Menkeu definitif yang bakal ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya serahkan proyek JSS kepada Menkeu baru," tegas dia singkat.
 
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lucky Eko Wurianto sebelumnya mengaku proses pemancangan tiang pertama (ground breaking) proyek JSS bakal molor hingga 2015. Padahal pemerintah sebelumnya memasang target tiang pancang telah berdiri mulai 2014. 
 
"Kalau melihat hal ini sangat sulit. Karena studi kelayakan atau feasibility study (FS) butuh waktu lama sekitar 2 tahun. Jadi kemungkinan paling cepat ground breaking baru di 2015," jelas dia.
 
Lucky menjelaskan, hingga saat ini pemerintah belum mendapatkan angka persis dari kebutuhan investasi untuk membiayai megaproyek yang menghubungkan pulau Sumatera ke Pulau Jawa itu. 
 
"Belum tahu, pak Hatta (Menko Perekonomian) mungkin baru mendengar dari menteri-menteri tim 7. Untuk persisnya yang akan membiayai, kami belum tahu, kalau menurut beliau kan arahnya tidak menggunakan APBN," ucapnya. 
 
Dengan prinsip tanpa dana APBN, artinya proyek pembangunan jembatan Selat Sunda bakal membutuhkan pendanaan pihak eksternal, seperti investor yang sanggup mendanai proyek tersebut agar dapat segera terealisasi. 
 
"Waktu itu sempat disinggung arahannya adalah BUMN yang diminta membiayai dan bekerjasama dengan pemrakarsa. Tapi saya tidak tahu porsi pendanaan antara keduanya," terang dia. (Fik/Shd)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini