Owalah, Hitung Kebutuhan BBM Nasional Saja Pemerintah Meleset

Pemerintah dinilai tidak becus menghitung kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi nasional. Hal itu dapat terlihat dari kebiasaan pemerintah yang selalu mengajukan tambahan kuota BBM subsidi ke DPR setiap tahunnya.

Sekadar informasi, Menteri ESDM Jero Wacik berencana mengajukan tambahan kuota BBM subsidi sebesar 2,5 juta kiloliter (kl) menjadi 48,5 juta kl dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2013. Saat ini kuota BBM subsidi dalam APBN dipatok sebesar 46 juta kl.

Pada tahun lalu, pemerintah bahkan sampai dua kali meminta tambahan kuota BBM subsidi. Dan kejadian ini juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

"Salah menghitung kok rutin? Ini kelalaian sengaja menurut saya. Mengabaikan kepentingan rakyat dan rakyat berhak marah," ungkap Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani Hilman saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu (24/4/2013).

Dewi menilai semua rencana dan perhitungan pemerintah soal BBM dinilai aneh. Dewi menyebutkan dengan adanya kenaikan harga BBM subsidi untuk kendaraan pelat hitam seharusnya pemerintah justru bisa menghemat dana subsidi BBM, jadi penambahan kuota tidak diperlukan karena bisa membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013.

Hal senada diungkapkan pengamat perminyakan Kurtubi. Menurut dia, dengan data tren konsumsi BBM tahunan yang ada, seharusnya pemerintah bisa menghitung berapa sesungguhnya pertumbuhan konsumsi BBM nasional tahun ini.

Dia menjelaskan, dengan pertumbuhan ekonomi 6,5%, setidaknya konsumsi BBM naik 7%. Jadi menurut dia kebutuhan bbm sesungguhnya di atas 50 juta kl. Tapi pemerintah hanya menetapkan kuota BBM subsidi di level 46 juta kl, sementara realisasi konsumsi BBM subsidi pada tahun lalu saja sudah mencapai 45,2 juta kl.

"Ini kesalahan pemerintah yang tak becus hitung kebutuhan dan pertumbuhan konsumsi BBM," tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha menuturkan pihaknya akan meminta penjelasan pemerintah terkait permintaan tambahan kuota BBM subsidi.

"Seharusnya hal tersebut tidak perlu dilakukan, terlebih lagi pemerintah sudah berniat menaikan sebagian harga BBM subsidi," ujar dia.

Satya menduga pembengkakkan konsumsi BBM subsidi bisa jadi disebabkan banyaknya kebocoran dan penimbunan BBM subsidi, sehingga kuota yang terdistribusi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sering tidak sesuai. Hal itu terjadi karena titik serah penjualan ada di depo sehingga rawan diselewengkan.

"Untuk itu,  sistem distribusinya harus diperketat," katanya. ( Ndw)