BPK Minta Pencetakan Bahan UN Kembali ke Provinsi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendesak pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengembalikan kegiatan pencetakan bahan soal Ujian Nasional (UN) kepada masing-masing provinsi pada tahun depan.

Anggota BPK, Rizal Djalil mengungkapkan, kisruh penyelenggaraan UN 2013 tingkat SMP dan SMA tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang memusatkan pelaksanaan penggandaan dan distribusi soal UN tahun ini di Kemendikbud.

"Gara-gara kebijakan tersebut, pelaksanaan UN 2013 di beberapa provinsi terlambat. Jika dibandingkan dengan jalannya UN tingkat SD, selama ini tidak ada masalah keterlambatan karena pencetakan dan distribusi bahan soal dilakukan masing-masing provinsi," jelas dia, Kamis (25/4/2013).

Distribusi yang lebih pendek menjadi alasan utama BPK meminta aktivitas pencetakan bahan soal UN dikembalikan kepada masing-masing provinsi seperti yang telah berlaku pada UN tahun 2011.

Aturan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 j.o. PP Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah provinsi.

"Jadi ke depan, Kemendikbud juga wajib mengendalikan kebocoran soal, seperti penyiapan naskah, melakukan pengawasan UN di tiap provinsi, memantau pelaksanaan penggandaan dan distribusi soal serta evaluasi," urai rizal.

Usulan tersebut ternyata disambut baik oleh dua pejabat daerah, yakni Walikota Samarinda, Syaharie Jaang dan Bupati Belu, NTT Joachim Lopes.

Menurut Syahar, penyelenggaraan UN tingkat SMP di daerah Samarinda jauh lebih baik dibandingkan SMA karena penggandaan bahan soal telah diamanahkan ke provinsi.

"Ke depan, draft master bahan soal UN dibuat di Litbang Kemendikbud saja, tapi pencetakan maupun distribusi diserahkan ke masing-masing daerah," ujar melalui teleconference.

Sedangkan Joachim bilang, pihaknya akan mampu menangani pencetakan bahan soal ujian di tahun depan. "Saya sangat setuju atas rekomendasi tersebut, karena kami sanggup bila ditunjuk untuk menggandakan soal UN bagi daerah kami," pungkas dia.(Fik/Nur)