Sukses

15,5 Juta Warga Miskin Bakal Pegang Kartu Kompensasi BBM

Pemerintah berjanji bahwa paket kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi akan tepat sasaran. Pasalnya pemerintah telah mendata jutaan warga miskin yang berhak mendapatkan kompensasi.

Pemerintah berjanji bahwa paket kompensasi dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan tepat sasaran. Pasalnya pemerintah telah mendata jutaan warga miskin yang berhak mendapatkan kompensasi.

Dana kompensasi yang harus disiapkan pemerintah sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi rencananya diberikan dalam enam program. Seluruh program ini ditujukan untuk kalangan masyarakat miskin yang dianggap terkena imbas paling besar dari kebijakan tersebut.

Program tersebut adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program keluarga Harapan (PKH), Beasiswa Miskin (BSM), Beras Miskin (Raskin), serta bantuan lain baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Nanti diupayakan dalam satu kartu. Tim kami sudah memiliki data yang kuat siapa saja yang berhak mendapatkan dana kompensasi tersebut sekitar 15,5 juta sasaran rumah tangga," terang Hatta saat ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Kamis (2/5/2013).

Dia juga memastikan kartu tunggal tersebut mampu meminimalisir tingginya penyimpangan atau penyaluran kompensasi salah sasaran. "Data yang ada di kartu itu bisa membuat tidak terjadi lagi penyimpangan yang besar, karena selama ini ada devisiasi," paparnya.

Ke depan, Hatta menjelaskan, kartu tunggal akan digunakan lebih dahulu untuk menjadi akses bagi warga miskin untuk bisa memperoleh paket kompensasi berupa Raskin, BLSM, PKH, maupun BSM.

"Pada akhirnya, kartu kompensasi tersebut akan menjadi single identity, yang merupakan cikal bakal dari program perlindungan sosial lain. Arahnya akan menuju ke sana, tapi saya belum bisa membeberkan secara lebih detail," pungkas dia.  

Wakil Presiden, Boediono sebelumnya telah mengatakan, paket enam kompensasi termasuk bakal masuk ke dalam satu kartu yang diperuntukkan bagi masyarakat golongan kurang mampu.

"Jadi nanti ada kartu tunggal yang dipakai untuk perlindungan program sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kartu tunggal itu siap diimplementasikan dalam waktu dekat untuk daerah yang sudah siap lalu menyusul ke daerah lain," ujar Boediono. (Fik/Shd)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.