Gara-gara BBM, Pemerintah Bikin Rakyat Terombang-ambing

Pemerintah dinilai membiarkan masyarakat terombang-ambing dalam ketidakpastian rencana kenaikan harga bahan minyak (BBM) bersubsidi.  Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar, beragam opsi yang bermunculan terkait BBM dalam beberapa pekan terakhir menunjukan pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana kebijakan yang kokoh terhadap BBM bersubsidi.

"Wacana kenaikan BBM telah membuat keresahan sosial dan membuat akivitas ekonomi masyarakat terganggu. Situasi ini menunjukan pemerintah kurang baik dalam melakukan antisipasi dan perencanaan pengelolaan BBM bersubsidi," ungkap Rofi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/5/2013).

Dalam kondisi saat ini, lanjut dia, sebenarnya saat ini pasar butuh kepastian. Masyarakat butuh psikologis daya beli yang baik dan pertumbuhan ekonomi harus terus berjalan dengan pasokan energi yang sifatnya berkelanjutan dan terbarukan.

Namun kenyataan itu selalu tidak pernah disadari pemerintah, sehingga bertahun-tahun menjadikan BBM sebagai komoditas tanpa memikirkan pilihan energi alternatif yang lain.

"Sehingga ketika subsidi BBM menjadi besar karena pengelolaan energi yang buruk, justru masyarakat yang harus menanggung bebannya langsung," tutur dia.

Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu angka inflasi akan terkerek naik setelah harga BBM dinaikkan. Pasalnya, peningkatan tersebut akan berpengaruh langsung kepada harga beragam komoditas pokok masyarakat.

“Kenaikan BBM akan memberatkan masyarakat kecil, karena beragam komoditas akan ikut naik secara bersamaan. Perencanaan pemerintah terkait kebijakan BBM bersubsidi sangat lemah, sehingga rakyat dibebankan” tuturnya.

Terkait kompensasi jika pemerintah tetap berniat menaikan harga BBM, maka pengalihan dana tersebut harus meminta persetujuan dan menjelaskan secara rinci kepada DPR, karena menyangkut penggunaan APBN. Penjelasan ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pengalihan kompensasi, kepada sektor apa saja, berserta indikator pencapaiannya yang jelas.

Pemerintah berencana menyiapkan bentuk-bentuk pemberian kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi untuk disampaikan ke DPR. Kompensasi yang disiapkan antara lain transfer dana tunai melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), penyaluran beras bersubsidi, beasiswa dan Program Keluarga Harapan (PKH). (Pew/Ndw)