Nasib Monorel BUMN Masih Terganjal Payung Hukum

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berharap pemerintah segera mengeluarkan legalitas pembangunan moda transportasi monorel dari konsorsium perusahaan pemerintah. Angkutan transportasi teranyar dari BUMN ini rencananya akan terhubung dengan monorel yang pembangunannya sudah dimulai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Konsorsium monorel BUMN ini beranggotakan PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Inka, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Len

"Jadi legalitas dari pemerintah itu sangat penting dalam menanggapi moda transportasi monorel ini," ujar Dahlan saat peresmian monorel langsung di kantor pusat PT Inka, Madiun, Senin (6/5/2013)

Sambil menunggu terbitnya legalitas pembangunan monorel BUMN, Dahlan meminta agar konsorsium BUMBN untuk segera melakukan perhitungan sekaligus desain bisnis yang akan dituangkan dalam kontrak kerja sama (KKS) antar konsorsium BUMN.

Terkait produk monorel yang akan digunakan, Dahlan berharap akan dilakukan serangkaian test yang melibatkan Kementerian Risest dan Teknologi dan Kementerian Perhubungan. Sementara untuk produksi pembangunan monorel khusus kontainer, Kementerian BUMN akan menggandeng PT Pelindo bersama tiga anggota konsorsium BUMN yaitu PT Adhi Karya Tbk (AHI), PT Industri Kereta Api (Inka) dan PT Len.

Selain mematangkan KKS, Kementerian BUMN memandang perlu dibentuk perusahaan patungan monorel pengangkut kontainer oleh konsorsium BUMN. Dengan kerjasama ini, nantinya BUMN juga akan membangun jalur monorel khusus untuk pengangkut kontainer.

"Untuk monorel yang ada di bandara Soekarno Hatta (Soetta), diharapkan bisa terlaksana dengan KKS PT Angkasa Pura II dengan konsorsium BUMN Adhi Karya, Inka dan Len," kata Dahlan.

Ia menambahkan, dengan adanya proses design, test dinamic, dan test track product, pembangunan moda transportasi monorel ini ditargetkan dapat beroperasi dan mulai digunakan dalam jangka waktu 18 bulan mendatang. (Dis/Shd)