Demokrat Heran Sama Parpol yang Tolak Kasih BLT ke Rakyat

Fraksi Partai Demokrat DPR RI memberikan dukungan rencana pemerintah untuk memberikan paket Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau lebih dikenal Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf justru merasa heran jika ada partai politik yang tidak mendukung program bantuan yang diberikan untuk masyarakat kecil.

"Justru kami mempertanyakan, bila.     ada partai yang tidak menyetujui pemberian langsung ke rakyat miskin? Bukankan partai itu ada, untuk memperjuangankan kepentingan rakyat," ungkap Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2013).

Untuk itu, Fraksi Demokrat tidak akan setuju bila rencana pemberian BLSM tersebut ditiadakan jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi resmi dinaikkan. "Apabila pencabutan subsidi tidak dibarengi dengan bantuan, kan tidak baik. Jadi kita dukung penuh," imbuhnya.

Dukungan tersebut, bukannya tanpa syarat. Nurhayati menuturkan penyaluran BLSM harus diawasi dengan ketat agar tak ada penyimpangan. "Yang mengawasi siapa? Yaa rakyat, dan tugas dpr sebagai pengawasan," tegasnya.

Sementara itu dikutip dari Setkab.go.id, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat  Agung Laksono mengakui, dari empat paket kompensasi yang disiapkan pemerintah, tinggal paket BLSM yang belum ada kesepakatan. Pemerintah rencananya akan memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga miskin sebesar Rp 150 ribu bulan selama empat bulan hingga lima bulan.

Menurut Agung, rencananya rumah tangga sasaran yang akan menerima BLSM tersebut berjumlah sekitar 15,5 juta RTS atau meliputi kurang lebih 62 sampai 65 juta jiwa atau sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Adapun jumlah dana yang dialokasikan untuk program BLSM ini mencapai sebesar Rp 13 triliun- Rp 14 triliun.

Agung menjelaskan Presiden SBY telah menujuk Wakil Presiden Beodiono untuk memimpin tim sosialisasi program BLSM ini. Sosialisasi sangat penting karena akan transparan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Agung mengatakan program BLSM tidak sepatutnya dicurigai oleh partai politik sebagai trik pemerintah untuk menguntungkan salah satu partai politik. "Silakan semua ikut mengawasi bersama. Bapak Presiden mengatakan toh Mensosnya dari PKS, Menko Kesranya dari Partai Golkar, Menko Perekonomiannya dari PAN. Malah tidak ada partai pemenang pemilu," katanya (Ndw)