P4S Jurus Pemerintah untuk Kompensasi Kenaikan BBM

Pemerintah mencanangkan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial atau P4S sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di kantornya Jumat, 17 Mei 2013.

Menurutnya, dengan program itu, pemerintah tidak ingin angka kemiskinan bertambah. "Dengan adanya P4S ini, angka kemiskinan diharapkan turun dari 11,6% menjadi 10,8%," kata Agung.

Menurut dia, jika tidak diatasi dengan kebijakan ini maka angka kemiskinan memang bisa melonjak lebih dari 12%,. Dengan meningkatnya inflasi, maka daya beli masyarakat akan berkurang, yang berimbas pada peningkatan angka kemiskinan. "Absolute poor people akan bertambah," lanjutnya.

P4S tersebut, menurut Agung, terdiri dari empat komponen utama. Yaitu menambah jangka waktu program beras miskin, penambahan jumlah bantuan dalam program keluarga harapan, penambahan cakupan beasiswa siswa miskin dan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat.

Program beras miskin, menurut dia, yang semula penyalurannya selama 12 bulan akan diperpanjang. Perpanjangan masih dibahas parlemen dengan masa waktu 15-16 bulan.

Pembagiannya beras raskin juga akan dipercepat. Jatah raskin pada Desember mendatang, akan 'ditarik' beberapa bulan lebih awal.

Jumlahnya tidak ada yang berubah, kata Agung, yaitu 15 kilogram (kg) per bulan per rumah tangga sebagai sasaran. Rumah tangga sasaran untuk program ini sebanyak 15,5 juta keluarga.

"Jumlah itu sebanding dengan 62,5 juta sampai 65 juta orang miskin di Indonesia," kata Agung.

Pada program beasiswa siswa miskin, Agung mengaku juga akan dilakukan penambahan. Bantuan pemerintah untuk siswa miskin ini jumlahnya berbeda di setiap jenjang pendidikan.

Agung mencontohkan pada kebutuhan sekolah dasar, yang sebelumnya diberikan bantuan sebesar Rp 360 ribu, naik menjadi Rp 450 ribu dalam APBNP.

Cakupannya program ini, semula untuk 9,5 juta siswa. Tahun ini meningkat menjadi 17,2 juta siswa. Jumlah ini, sebanding dengan 28% sampai 30% dari jumlah seluruh siswa yang ada di Indonesia.

"Presiden dalam musrenbang kemarin, sudah mencetuskan percepatan membahas APBNP karena yang dibahas kan hanya tambahan-tambahan saja," kata Agung.

Untuk program keluarga harapan, pemerintah akan menambah besarnya sumbangan yang semula Rp 1,4 juta per bulan per keluarga, menjadi Rp 1,8 juta. Jumlah keluarga sasarannya juga bertambah dari 1,5 juta pada 2012, menjadi 2,4 juta keluarga pada 2013. "Ini untuk keluarga dibawah poverty line," kata Agung.

Program yang keempat adalah bantuan langsung sementara masyarakat. Yaitu bantuan uang tunai untuk masyarakat miskin. Jumlah bantuan yang akan diberikan masih belum diputuskan.

"Diperkirakan Rp 150 ribu per rumah tangga, jumlah sasarannya sama dengan raskin," tegas Agung. (Nur)