BLT Cuma Pencitraan, PDIP Usung Bentuk Lain Dana Kompensasi BBM

Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfi OFP menolak tegas paket kompensasi dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi lewat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pihaknya justru mengajukan usulan program pengganti BLSM yang diklaim akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan kurang mampu.

Usulan tersebut langsung diserahkan oleh Dolfi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri saat rapat pembahasan pokok-pokok RAPBN-P 2013 berlangsung.

Menurut Dolfi, program BLSM hanya membuat masyarakat miskin menjadi miskin apabila masa waktu penyaluran dana sebesar Rp 150 ribu per bulan itu habis. Pemerintah sendiri berencana memberikan BLSM selama lima bulan.

"Kami ingin program BLSM itu diganti dengan program padat karya, menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan serta membangun ekonomi rumah tangga mandiri," ucap dia di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/5/2013).  

Artinya, Dolfi bilang, bantuan tersebut harus disesuaikan dengan mata pencaharian mereka. Petani misalnya menerima bantuan berupa subsidi bibit dan pupuk. Apabila bekerja sebagai nelayan diberikan peralatan melaut dan sebagainya.

Dia mengusulkan, program baru dari fraksinya membidik 40 ribu desa di seluruh Indonesia dengan alokasi dana setiap desa sebesar Rp 1 miliar. Sehingga total anggaran untuk program itu sekitar Rp 40 triliun.

"Ini justru akan membangun kesejahteraan masyarakat, bukan malah program pencitraan (BLSM) seperti itu. Seolah-olah angka kemiskinan turun, padahal tidak sama sekali padahal masyarakat tetap miskin," tukas dia.

Di sisi lain, terkait penyesuaian harga subsidi BBM, Dolfi menyatakan, merupakan kewenangan pemerintah tanpa perlu kembali izin dengan DPR. Hanya saja, karena terjadi perubahan skenario pada asumsi makro ekonomi Indonesia, maka harus ada pembahasan dan keputusan bersama DPR. (Fik/Shd)