Pemerintah Akui Orang Miskin Bakal Bertambah jika BBM Naik

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Alisjahbana mengaku angka kemiskinan bakal terdorong naik hingga 12,10% apabila terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Penyesuaian harga subsidi BBM akan berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan sekitar 11,85%-12,10%. Hingga September 2012, angka kemiskinan mencapai 11,66%," ungkap dia di Gedung DPR Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, tingkat kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 9,5%-10,5%. Untuk itu, Armida menyebut, pemerintah berupaya menggenjot proyeksi tersebut dengan mengusulkan paket kompensasi sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat golongan kurang mampu akibat dampak kenaikan harga BBM subsidi premium menjadi Rp 6.500 dan solar Rp 5.500 per liter.

"Makanya kami akan jelaskan secara detail kepada DPR, karena pada prinsipnya kami sangat menghargai masukan mereka. DPR kan turun ke Daerah Pemilihan (Dapil)," ucap dia.

Pemerintah mengaku siap menerima berbagai masukan dari DPR terkait kesejahteraan masyarakat terutama terkait perbaikan mekanisme penyaluran bantuan kompensasi. Usulan ini disampaikan karena adanya berbagai tudingan kelemahan yang terjadi dari penerapan metode lama.

"Fokus kami menurunkan angka kemiskinan, tapi tetap menjaga target pengangguran karena di Februari ini sudah 5,92%. Pengangguran dan kemiskinan ada korelasinya," jelasnya.

Berdasarkan data PPN, kompensasi dalam bentuk penyaluran beras miskin (raskin) akan dibagikan 15 kilogram (kg) per bulan untuk setiap rumah tangga sasaran (RTS). Harga beras subsidi dipatok Rp 1.600 per kg dengan tambahan waktu tiga bulan.

Program Keluarga Harapan (PKH) mencakup 2,4 juta RTSM/KSM dengan peningkatan unit cost menjadi Rp 1,8 juta per RTSM per tahun.

Sedangkan BSM menjadi sebanyak 15,4 juta siswa atau mendekati angka 25% rumah tangga miskin ditambah dengan buffer sebanyak 1,165 juta siswa sehingga BSM tersedia bagi 16,6 juta siswa.  

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mencakup 15,5 juta RTS sebesar Rp 150 ribu per bulan selama 5 bulan dan pembayaran dilakukan dua kali pada Juni/Juli dan September ini. Dan terakhir, program infrastruktur dasar dengan total nilai mencapai Rp 6 triliun. (Fik/Shd)