Gerindra Nilai Kompensasi BBM Bentuk Suap Politik

Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menilai kompensasi yang akan diberikan kepada rakyat tidak mampu atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan suap politik.

Juru bicara Gerindra Fary Djemi Francis mengatakan, kompensasi yang akan diberikan selama kurun waktu enam bulan tidak akan mendorong masyarakat menuju kesejahteraan. Hal tersebut dinilai lebih merupakan suap politik yang dilakukan pemerintah.

"Upaya pemerintah meringankan rakyat miskin menurut pandangan kami merupakan suap politik, tidak akan menolong masyarat," kata Fary dalam sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I DPR Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Fary menilai upah buruh yang terbilang rendah tidak seimbang dengan kenaikan bahan pokok yang semakin melambung. "Upah buruh terendah Asia, tapi harga daging, bawang makin melejit," tegas dia.

Terkait hal ini, dia mengaku fraksi Gerindra menyarankan agar pemerintah mencantumkan indikator pembangunan seperti indeks pertumbuhan dan penurunan kemiskinan.

Selain itu pemerintah juga harus menaikkan lifting minyak dari 900 ribu hingga 930 ribu barel perhari. "Agar sesuatu mesti optimistis. Selama ini pemerintah selalu gagal, karena itu kami minta pemerintah realistis," tegas dia.

Selain itu pemerintah seharusnya melakukan optimalisasi subsidi. Karena belanja negara, berupa susbdsidi merupakan hak rakyat, sehingga kurang tepat subsidi untuk politik.

Dengan melimpahnya sumber gas di Indonesia, Gerindra menginginkan percepatan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Pemerintah diimbau secepatnya membangun dan menambah infrastruktur gas. (Pew/Nur)