Otonomi Daerah Lemahkan Pembangunan Ekonomi

Otonomi daerah dinilai menimbulkan dampak terhadap perkembangan pembangunan ekonomi daerah. Itu karena  pelaksanaan otonomi daerah memunculkan praktik dan persepsi jika semua aktivitas ekonomi harus ditentukan masing-masing daerah.

Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Sri Mulyati mengatakan otonomi di daerah memunculkan kencenderungan egoisentrisme, sehingga dapat mempengaruhi penurunan peran provinsi lain. Di era otonomi, daerah seolah-olah berjalan sendiri-sendiri.

"Sehingga skala ekonomi daerah menjadi kecil karena terbagi-bagi ke dalam masing-masing wilayah daerah,"  kata Sri dalam diskusi publik di gedung Permata Kuningan, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Sri menambahkan, karena hal tersebut beberapa daerah mampu menyediakan fasilitas publik sendiri tanpa bantuan daerah lainnya. Sehingga menimbulkan kelemahan pada sebuah daerah khususnya dalam membangun ekonominya.

"Kelemahan berikutnya adalah keterbatasan melakukan pembangunan ekonomi," tuturnya. Dampak dari hal tersebut, jelas dia, perekonomian daerah menjadi tidak efisien dan berpotensi terjadi konflik kepentingan antar daerah.

Hal ini terlihat dari maraknya regulasi pungutan atas perdagangan komoditi, serta ketiadaan koordinasi dan kerjasama dalam bidang perdagangan antar daerah.

Sri mengungkapkan, untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan kerja sama antar daerah, pembangunan infrastruktur bersama, penyediaan fasilitas bersama seperti pendidikan dan kesehatan.

"Selain itu pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan berikutnya adalah dengan perdagangan," pungkas Sri. (Pew/Nur)