Selain Inflasi, Banggar DPR Setujui Asumsi Makro APBNP 2013

Setelah pembahasan perubahan asumsi makro tahun 2013 tuntas dibahas Komisi XI DPR, kini giliran Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui proyeksi dasar tersebut dengan hasil yang tidak berbeda jauh dengan usulan pemerintah.

Banggar akhirnya menyepakati beberapa perubahan asumsi makro ekonomi Indonesia yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 paska menggelar rapat selama kurang lebih 8 jam.

"Dengan mengucap Bismillah, maka inflasi pada tahun ini yang ditargetkan 7,2% disepakati oleh enam fraksi, dan tiga fraksi lain, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PDI-P dan Gerindra belum menyepakati angka itu," jelas Ketua Banggar, Ahmadi Noor Supit saat membacakan keputusan Perubahan Asumsi Makro 2013 di Gedung DPR, Jakarta (4/6/2013).

Ketujuh fraksi yang setuju dengan angka inflasi tersebut adalah fraksi Demokrat, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN).  

Angka inflasi merupakan pembahasan terakhir yang dilakukan Banggar setelah menyepakati perubahan asumsi makro lain yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%. Besaran target pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi dari patokan pemerintah sebesar 6,2%.

Dalam rapat kerja dengan parlemen sebelumnya, Komisi XI DPR dan pemerintah telah mengusulkan proyeksi ekonomi Indonesia hingga akhir 2013 berkisar 6,2%-6,5%.
 
Sementara itu, untuk nilai tukar rupiah (kurs) disepakati sebesar Rp 9.600, suku bunga atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5%, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$ 108 per barel, proyeksi lifting minyak 840 ribu barel per hari dan lifting gas sebanyak 1.240 ribu barel per hari setara minyak.

"Karena masih ada tiga fraksi yang menyatakan keberatan, maka catatannya adalah akan dibahas lagi dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) yang mulai efektif bekerja pada besok (5/6/2013) pukul 11.00 WIB di ruang Banggar," kata Ahmadi.   

Sementara itu, Menteri Keuangan Chatib Basri menilai kegiatan kampanye yang sudah mulai dilakukan oleh sejumlah anggota parlemen di daerah pemilihan mereka akan mendorong laju konsumsi.

"Dengan begitu, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan mulai terkerek oleh peningkatan konsumsi jelang pemilihan umum. Begitupula dengan asumsi inflasi juga naik karena penyesuaian harga BBM subsidi," ungkapnya.

Di samping itu, dia mengaku, pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang baru mencapai 0,4% akan menjadi tantangan supaya lebih menggenjot penyerapan belanja pemerintah. Inilah upaya ekstra yang bakal dilakukan pemerintah.

"Kami kan tidak bisa bertahan dengan asumsi pertumbuhan 0,4% dan pemerintah tidak belanja. Tapi karena porsi pengeluaran pemerintah sangat kecil maka membuat pertumbuhan ekonominya hanya 6,2%," jelas Chatib.(Fik/Shd)