Gerak-gerik Dewan Gubernur BI Terkekang Politik

Ekonom Senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan menilai keputusan yang dibuat para petinggi di jajaran dewan gubernur Bank Indonesia tak telepas dari pengaruh sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Termasuk dalam hal itu adalah keputusan BI dalam menetapkan kebijakan fasilitas simpanan BI (FASBI).

"Fleksibilitas Dewan Gubernur BI untuk menaikkan suku bunga itu terbatas dari saat fit and proper test di DPR," paparnya dalam Diskui Tinjauan Ekonomi Indonesia 2013 terkait persepsi pasar terhadap melemahnya fundamental ekonomi di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Fauzi menjelaskan, pada saat proses fit and proper test, para Deputi dan Gubernur BI umumnya selalu dimintai memberikan penjelasan mengenai program-program yang akan dilakukan ketika menjabat anggota dewan gubernur BI. Pemaparan yang sekaligus menjadi persyaratan untuk lolos dalam seleksi ini pula yang pertama kali membuat ruang gerak BI menjadi sedikit terbatas.

"Disana mereka pasti ditanya bagaimana mengembangkan sektor riil. DPR memaksa menurunkan suku bunga atau menahan suku bunga pada level rendah, nggak mungkin deputi atau gubernur saat di DPR menyampaikan mau menaikkan suku bunga atau fasbi, "paparnya.

Melihat fenomena tersebut, Fauzi menganggap kemampuan dewan gubernur BI dalam melakukan aksi menjadi terbatas. BI dianggap bisa melakukan kebijakan secara bebas jika kondisinya sudang diambang berbahaya. "Kemarin misalnya, rupiah sudah di level Rp 10.000-an, baru menaikkan Fasbi," imbuh dia.

Lebih jauh, Fauzi mengungkapkan proses pemilihan deputi gubernur BI yang harus melalui proses layaknya sebuah lembaga pemerintah negara, hanya dilakukan di Indonesia. "Kalau diluar negeri kan hanya gubernur yang dipilih melalui pemerintah," tegas Fauzi. (Yas/Shd)