Pemerintah Ngaku Kerepotan Bila DPR Potong Waktu Pembagian BLSM

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memangkas kembali waktu penyaluran kompensasi dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang telah disepakati selama 4 bulan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013, pemerintah mengusulkan masa penyaluran BLSM untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran sebesar Rp 150 ribu per bulan selama 5 bulan. Namun akhirnya disetujui dalam Rapat Panja Belanja Pusat Banggar DPR hanya 4 bulan.

"Pemotongan masa penyaluran jadi 4 bulan masih masuk dalam range kami. Tapi kalau dikurangi lagi repot karena inflasi akibat kenaikan harga BBM akan berdampak sekitar 4 bulan," ujar Chatib di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Setelah 4 bulan, dia menilai, inflasi akan kembali ke posisi awal atau stabil. Namun dirinya menjelaskan alasan pemerintah mengusulkan penyaluran BLSM selama 5 bulan karena memperhitungkan momen Ramadan dan Lebaran.

"BLSM itu diberikan kepada 25% penduduk miskin dan hampir miskin, sehingga kami perlu menjaga inflasi dengan menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan," lanjut Chatib.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menambahkan pemerintah telah memastikan harga beberapa bahan pangan sudah mulai stabil, seperti beras, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, sedangkan daging sapi dan ayam akan turun secara bertahap.   
 
"Produksi beras diharapkan meningkat pada bulan ini karena musim hujan masih ada. Dengan upaya ini, momentum inflasi relatif tidak tinggi atau masih bisa dikendalikan terutama bahan pokok," tuturnya. (Fik/Nur)