3 Parpol Penentang Kenaikan Harga BBM dan Alasannya

Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit memastikan tiga dari delapan fraksi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sementara dua fraksi menyatakan tidak setuju dengan kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Berdasarkan hasil laporan mini fraksi dalam Rapat Kerja Rraker) akhir Banggar, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Hanura tidak setuju dengan penyesuaian harga BBM subsidi," kata dia saat paparan sikap fraksi dalam Sidang Paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Menurut dia, Hanura menolak secara tegas kenaikan harga BBM bersubsidi yang bertolak belakang dengan Undang-undang (UU) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Tanpa menaikkan harga subsidi BBM, sebenarnya pemerintah bisa mengoptimalkan pendapatan negara yang masih bisa ditingkatkan dan bisa melakukan efisiensi tata kelola negara," ungkapnya.

Sedangkan PKS, lanjut Ahmadi, menganggap penyesuaian harga BBM subsidi adalah kebijakan yang tidak tepat karena dilakukan jelang momen bulan puasa dan Lebaran serta tahun baru. Kenaikan harga BBM justru  di mana hanya akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

"PKS memandang RAPBN-P 2013 disebabkan kelemahan yang diajukan pemerintah," tuturnya.

Sementara Fraksi PDI-P, tambah dia,  menilai penyesuaian harga BBM subsidi hanya akan mendorong laju inflasi semakin tinggi dan semakin membebani masyarakat.

"Apakah itu namanya melindungi rakyat jika mereka harus mencari penghasilan baru sebesar Rp 250 ribu per bulan akibat kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. Pemberian subsidi sudah menjadi kewajiban pemerintah," ucapnya.

Kebijakan tersebut, dinilai akan mendorong gejolak harga pangan cukup tinggi di pasaran di tengah ketidakpastian kenaikan harga BBM subsidi.

Di sisi lain, Ahmadi menjelaskan penolakan BLSM dilayangkan oleh fraksi PDI-P yang menganggap dana BLSM harus dialihkan untuk pembentukan program padat karya yang menjangkau 28 ribu desa senilai Rp 6,9 triliun atau setara dengan pemberian BLSM 3 bulan.

"Sedangkan Gerindra juga menolak BLSM karena hanya menimbulkan konflik sosial dan politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) karena hanya menimbulkan ketergantungan. pemerintah pun dianggap kecanduan utang, padahal utangnya untuk membiayai kegiatan yang tidak produktif," pungkas dia.(Fik/Shd)