Sukses

Dahlan: Nggak Boleh Nangis, Pak Harto Juga Naikkan BBM

Menteri BUMN Dahlan Iskan berpesan kepada masyarakat agar tak larut dalam kesedihan dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berpesan kepada masyarakat agar tidak terlalu larut dalam kesedihan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Dahlan mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak hanya terjadi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kebijakan serupa pernah juga dilakukan di era kepemimpinan presiden sebelumnya seperti Soeharto, BJ Habibie, dan Megawati.

"Nggak cuma ini. Pak Harto juga. BBM naik, ya nggak boleh nangis," kata Dahlan, di Hotel Hyatt, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Dahlan mengaku tidak heran atas munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa kalangan yang menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Zamannya Habibie, Mega naik dua kali. Setiap kenaikan ya ribut," ungkapnya.

Seperti diketahui, DPR semalam menyetujui usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013 setelah melalui proses hampir 12 jam. Rancangan keuangan negara ini merupakan dasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Kepastian persetujuan tersebut diperoleh DPR mengambil keputusan melalui mekanisme voting yang diberikan oleh masing-masing anggota lembaga legislatif tersebut dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013). Tercatat sebanyak 338 orang DPR menyatakan setuju dengan usulan RAPBN-P 2013. Sementara anggota DPR yang menolak rancangan neraca keuangan negara terbaru sebanyak 181 orang.

Dari sembilan fraksi di DPR, tercatat empat fraksi secara tegas menolak usulan RAPBN-Perubahan yang diajukan oleh pemerintah. Keempat fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, serta Partai Hanura.

Sementara lima fraksi lainnya memutuskan mendukung rencana pemerintah meloloskan RAPBN-P 2013. Kelima fraksi tersebut adalah Golkar, PAN, PKB, Demokrat, dan PPP.(Pew/Shd)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini