12 Provinsi Penerima Tahap Awal BLSM, Mana Saja?

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono mengatakan saat pemerintah menerapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maka penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin akan diawali di 12 provinsi dan kemudian bertahap ke seluruh Indonesia.

Ke-12 Provinsi dan kota besar itu, tutur dia, antara lain Jakarta, Surabaya, Jogyakarta, Bandung, Makassar dan Medan.

"Penyalurannya akan dilakukan secara bertahap. Tidak mungkin seluruh Indonesia sekaligus tetapi secara bertahap. Mulai dari 12 provinsi dulu. Nanti sisanya menyusul, yang jelas secepatnya. Itu dilakukan, dimana hanya yang punya KPS itu yang bisa," kata Agung di Kompleks Istana Presiden Jakarta mengutip Antara, Selasa (18/6/2013).

Dia mengatakan masyarakat yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bisa mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di tempat-tempat yang telah disiapkan antara lain di Kantor Pos.

"Itu dilakukan, dimana hanya yang punya KPS itu yang bisa. KPS itu ada card reader, dia tidak bisa digunakan orang lain, atau tidak bisa dijualbelikan, sekarang sedang diedarkan. Diharapkan sebelum 30 Juni sudah selesai," paparnya.

Selain itu, dia menuturkan penyaluran KPS bagi masyarakat yang berhak antara lain dilakukan melalui rukun tetangga masing-masing.

Mekanisme penyaluran BLSM sendiri berlangsung selama empat bulan akan dilakukan pada dua termin masing-masing pada Agustus dan September.

Perihal waktu pengumuman kenaikan BBM yang akan diikuti kebijakan penyaluran BLSM dan program lainnya, Agung memperkirakan sebelum puasa.

Sebelumnya dalam keterangan pers di Kantor Wakil Presiden, Wapres Boediono mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pemberian subsidi bagi masyarakat miskin untuk meminimalisir dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Program-program perlindungan sosial diantaranya beras untuk masyarakat miskin sebanyak 15 kg dalam sebulan dua kali bagi 15,5 juta rumah tangga sasaran.

Bantuan untuk pendidikan siswa masyarakat miskin sebanyak 13,5 juta siswa. Bantuan ini meningkat dari sebelumnya Rp 360 ribu per bulan menjadi Rp 450 ribu, kemudian SMP dari Rp 500 ribu menjadi Rp 700 ribu dan SMA dari Rp 700 ribu menjadi Rp 1 juta per bulan.

 Selain itu juga kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150 ribu untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran yang akan diberikan selama 4 bulan, untuk menahan guncangan harga akibat kenaikan BBM bersubsidi.

"Ini memang diperlukan pengalaman di masa lalu kalau ada penyesuaian harga (BBM), pada 3 - 4 bulan akan ada shock (goncangan), sesuatu yang akan kembali pada sesuatu yang normal. Ini perlu ditampung. Terutama yang faktor ini mereka yang miskin atau pada batasan miskin," katanya. (Nur)