Asian Agri Ajukan Keberatan Tagihan Pajak Selambatnya Agustus

Group Asian Agri memang bersikap kooperatif dengan setuju membayar pajak 14 perusahaannya seperti yang ditetapkan pemerintah melalui Surat Ketentuan Pajak (SKP) yang diterbitkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) senilai Rp 1,25 triliun.

Namun ke-14 anak usaha tersebut juga akan mengajukan keberatan sesuai ketentuan yang berlaku. Rencananya perusahaan akan mengajukan keberatan kepada DJP paling lambat pada Agustus mendatang.

"Sesuai undang-undang, pengajuan keberatan itu maksimal dilakukan tiga bulan sejak SKP kita terima," ujar General Manager Asian Agri Freddy Widjaya dalam konferensi pers di Jakarta, Jum'at (21/6/2013).

Penjelasan Freddy, SKP yang diterbitkan DJP didasarkan pada keputusan Mahkamah Agung (MA) atas perkara saudara Suwir Laut di mana Asian Agri bukan pihak dan tidak pernah didakwa serta tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri.

Freddy memastikan pihaknya akan tetap patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dengan membayar sesuai SKP yang telah jatuh tempo.

Namun perusahaan keberatan karena selama periode pajak yang dipermasalahkan yaitu tahun 2002 hingga 2005 Asian Agri merasa telah melaksanakan kewajiban dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan membayar pajak.

Bahkan Group Asian Agri termasuk salah satu pembayaran pajak yang dinilai besar pada industri minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di Indonesia.

Selain itu Asian Agri juga akan mempertanyakan penetapan jumlah kekurangan pajak Rp 1,25 triliun. Besaran tersebut dinilai melebihi total keuntungan perusahaan periode 2002 hingga 2005 yang hanya sebesar Rp 1,24 triliun.

"Tidak ada negara manapun di dunia ini yang memungut pajak yang nilainya lebih dari 100% keuntungan perusahaan," jelas Freddy.(Yas/Nur)