Organda dan Pemda Diminta Rembukan Ongkos Angkutan Pekan Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Hatta Rajasa menegaskan angkutan umum tidak boleh menaikkan tarif secara sepihak tetapi harus ikut aturan pemerintah paska kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Bahkan dia menegaskan kenaikan tarif hanya untuk angkutan darat saja. "Angkutan harus sesuai dengan tarif pemerintah. Kereta tidak naik, Pelni tidak, tapi kalau perkotaan angkutan umum ada patokan," tegas Hatta usai membagikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Jakarta, Sabtu (22/6/2013).

Dia mengatakan untuk tarif angkutan darat di kota, kenaikannya harus mengacu pada aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai instansi yang menaungi pengusaha angkutan umum.

Kalaupun terjadi kenaikan tarif angkutan, Hatta menilai besarannya akan bervariasi. "Beberapa daerah (tarif) bervariasi tergantung daya beli masyarakat mereka," tuturnya.

Hatta pun meminta pengusaha yang tergabung dalam organisasi angkutan darat (Organda) daerah bersama kepala daerah berembuk dalam 1 minggu ini untuk mencari penyesuaian tarif angkutan umum.

"Sampai nanti menemukan pertimbangan baru, angkot naik suka suka itu tidak boleh karena ini menyangkut kewenangan bupati, karena menyangkut kepentingan kita," tegas dia lagi.

Seperti diketahui, jumlah angkutan di ibukota Jakarta mulai memaksa penumpang untuk membayar harga lebih mahal karena alasan kenaikan BBM. Tak tanggung-tanggung kenaikannya mencapai 50%. Padahal bensin premium saja naiknya 44,4% (dari Rp 4.500 jadi Rp 6.500) dan solar naik 22,2% (dari Rp 4.500 jadi Rp 5.500).

Terlebih pemerintah dan Organda juga belum mengumumkan resmi kenaikan tarif angkutan. Pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) sendiri sebelumnya mengajukan kenaikan sekitar 30%-35%. (Fik/Nur)