Ambil Alih Inalum, Pemerintah Minta Izin DPR Cairkan Rp 7 Triliun

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk mengambilalih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan segera diwujudkan. Untuk pengambilalihan tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun.

"Dana yang dibutuhkan untuk pengambilalihan saham Nippon Asahan Alumunium sebesar 58,88% di PT Inalum dan mengubah statusnya menjadi milik Indonesia seluruhnya diperkirakan sebesar US$ 709 juta atau setara dengan Rp 7 triliun,"ungkap Menteri Perindistrian, MS Hidayat dalam rapat dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Alokasi pendanaan sebsar Rp 7 triliun itu dianggarkan pemerintah dengan skema pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 dan APBN-P 2013.

"Dalam APBN-P 2012 dianggarkan Rp 2 triliun sedangkan APBN-P 2013 sebesar Rp 5 triliun,"jelasnya.

Mengenai skema pendanaan dari APBN-P 2012, DPR setuju untuk dicairkan dan ditempatkan (placement) terlebih dahulu dalam Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun, untuk realisasi penggunaan dan lembaga pelaksanaan harus mendapat persetujuan Komisi XI DPR RI.

Sedangkan dari APBN-P 2013 pendanaan dialokasikan sebagai dana pembiayaan investasi. "Dana sebesar Rp 7 triliun tersebut akan digunakan untuk pembelian aset, dana contingency, serta biaya operasional perusahaan selama masa transisi,"pungkas MS Hidayat. (Yas/Ndw)